Bupati Jember Hendy Siswanto berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri usai gagalnya pengesahan Peraturan daerah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun anggaran 2021 bersama DPRD setempat.
"Mudah-mudahan hal itu dapat diselesaikan lebih cepat lagi. Tentunya untuk masyarakat Jember," kata Hendy dalam rilis yang diterima ANTARA di Kabupaten Jember, Kamis.
Hendy bersama Wakil Bupati Jember M. Balya Firjaun Barlaman datang ke Kemendagri didampingi sejumlah pejabat dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Mirfano, Kepala Inspektorat Ratno C. Sembodo, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tita Fajar Ariyatiningsih, serta Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Hadi Sasmito.
Tidak hanya itu, jajaran pimpinan Pemprov Jatim juga turut mendampingi Bupati Hendy, yakni Inspektur Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putera, Kepala Biro Bagian Hukum Sekdaprov Jatim Lilik Pudjiastuti, dan dua staf biro hukum lain.
Baca juga: Bupati Jember kecewa batalnya pengesahan Perda LPP APBD 2021
Menurut Hendy, pembentukan Perda LPP APBD 2021 gagal dilaksanakan setelah dua kali paripurna pembahasan soal LPP APBD tidak memenuhi kuorum. Namun, pihaknya tetap optimistis dengan langkah yang telah dilakukan, yakni berkonsultasi ke gubernur dan berlanjut ke Kemendagri.
"Kami akan terus berjuang. Masyarakat Jember tidak dirugikan dengan berbagai kegiatan yang sudah dan akan berlangsung," tuturnya.
Baca juga: Perda APBD gagal disahkan, Bupati Jember minta izin gubernur gunakan Perkada
Ia menjelaskan bahwa pihaknya juga akan terus menjaga keharmonisan bersama dengan jajaran DPRD Jember agar suasana menjadi kondusif untuk pembangunan Jember ke depan.
Sementara itu, Pemkab Jember mendapatkan apresiasi dari pihak Kemendagri karena telah melakukan langkah cepat dengan bupati melaporkan ke Gubernur Jatim dan mendapatkan dukungan dengan didampingi nya rombongan TAPD Jember ke Kemendagri.
"Nantinya, kedatangan bupati beserta jajaran provinsi bakal ditindaklanjuti lebih mendalam oleh pihak kementerian," kata Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Muhammad Valiandra.
Baca juga: Rapat paripurna LPP APBD Jember 2021 ditunda karena tidak kuorum
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Mudah-mudahan hal itu dapat diselesaikan lebih cepat lagi. Tentunya untuk masyarakat Jember," kata Hendy dalam rilis yang diterima ANTARA di Kabupaten Jember, Kamis.
Hendy bersama Wakil Bupati Jember M. Balya Firjaun Barlaman datang ke Kemendagri didampingi sejumlah pejabat dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Mirfano, Kepala Inspektorat Ratno C. Sembodo, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tita Fajar Ariyatiningsih, serta Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Hadi Sasmito.
Tidak hanya itu, jajaran pimpinan Pemprov Jatim juga turut mendampingi Bupati Hendy, yakni Inspektur Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putera, Kepala Biro Bagian Hukum Sekdaprov Jatim Lilik Pudjiastuti, dan dua staf biro hukum lain.
Baca juga: Bupati Jember kecewa batalnya pengesahan Perda LPP APBD 2021
Menurut Hendy, pembentukan Perda LPP APBD 2021 gagal dilaksanakan setelah dua kali paripurna pembahasan soal LPP APBD tidak memenuhi kuorum. Namun, pihaknya tetap optimistis dengan langkah yang telah dilakukan, yakni berkonsultasi ke gubernur dan berlanjut ke Kemendagri.
"Kami akan terus berjuang. Masyarakat Jember tidak dirugikan dengan berbagai kegiatan yang sudah dan akan berlangsung," tuturnya.
Baca juga: Perda APBD gagal disahkan, Bupati Jember minta izin gubernur gunakan Perkada
Ia menjelaskan bahwa pihaknya juga akan terus menjaga keharmonisan bersama dengan jajaran DPRD Jember agar suasana menjadi kondusif untuk pembangunan Jember ke depan.
Sementara itu, Pemkab Jember mendapatkan apresiasi dari pihak Kemendagri karena telah melakukan langkah cepat dengan bupati melaporkan ke Gubernur Jatim dan mendapatkan dukungan dengan didampingi nya rombongan TAPD Jember ke Kemendagri.
"Nantinya, kedatangan bupati beserta jajaran provinsi bakal ditindaklanjuti lebih mendalam oleh pihak kementerian," kata Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Muhammad Valiandra.
Baca juga: Rapat paripurna LPP APBD Jember 2021 ditunda karena tidak kuorum
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022