Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mendorong dilakukan pengawasan partisipatif Pemilu 2024 dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pengawasan partisipatif pelaksanaan Pemilu 2024 dengan GP Ansor Kota Kraksaan dan Karang Taruna Kabupaten Probolinggo.
"Penandatanganan nota kesepahaman itu dalam rangka mempersiapkan diri mengawasi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo Fathul Qorib dalam rilis yang diterima ANTARA di Kabupaten Probolinggo, Rabu.
Menurutnya, semakin banyak mitra kerja pengawasan Bawaslu maka akan semakin mudah mencegah dugaan-dugaan pelanggaran pemilu yang akan datang sehingga ketika semakin sedikit pelanggaran yang dilakukan maka akan semakin bagus pelaksanaan pemilu dan Pilkada di Kabupaten Probolinggo.
"Dengan tahun politik yang luar biasa itu, rezim pemilu dan pilkada dalam tahun yang sama, kami harus benar-benar mempunyai personel atau semangat serta mitra-mitra kerja lebih banyak lagi, " tuturnya.
Ia mengatakan semakin banyak mitra kerja, maka semakin banyak yang bisa membantu Bawaslu untuk melakukan pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu 2024.
"Semakin ditekan, maka pelanggaran semakin sedikit berarti pemilu semakin bagus. Hal itu berarti Pemilu semakin berintegritas dan sesuai dengan asasnya yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil," katanya.
Ia menjelaskan MoU tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjalankan amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peningkatan Pengembangan Pengawasan Partisipatif.
"Hal itu wajib dilakukan karena pengawasan partisipatif merupakan pengawasan yang melibatkan masyarakat dari segala unsur dan elemennya," ujarnya.
Penandatanganan nota kesepahaman terkait pengawasan partisipatif pelaksanaan Pemilu 2024 antara Bawaslu dengan GP Ansor Kota Kraksaan dan Karang Taruna Kabupaten Probolinggo dilakukan saat kegiatan dialog politik yang digelar Bakesbang bersama Bawaslu dengan tema "Meningkatkan Kesadaran Politik Generasi Muda Dalam Rangka Menuju Masyarakat yang Demokratis" di aula KPRI Sejahtera Pajarakan, Selasa (21/6).
Sementara Kepala Bidang Hubungan Antar-Lembaga Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo Hakam Imani Abubakar mengatakan dialog politik bertujuan meningkatkan kesadaran generasi muda agar bisa menyampaikan aspirasi politiknya pada Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
"Generasi muda bisa mengetahui tahapan-tahapan pemilu dan pilkada serentak serta bisa bersama-sama melakukan pengawasan partisipatif untuk mewujudkan pemilu yang demokratif," katanya.
Kegiatan itu diikuti oleh organisasi kepemudaan di Kabupaten Probolinggo yakni PC GP Ansor Kabupaten Probolinggo, PC GP Ansor Kota Kraksaan, PC HMI Probolinggo, PC PMII Probolinggo, PC IPPNU Kota Kraksaan, PC GMNI Probolinggo, PC IPNU Kota Kraksaan, DPC Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Probolinggo, DPC IMM Kabupaten Probolinggo, BEM Unzah Kraksaan, BEM STIH Kraksaan dan Karang Taruna Kabupaten Probolinggo.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Penandatanganan nota kesepahaman itu dalam rangka mempersiapkan diri mengawasi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo Fathul Qorib dalam rilis yang diterima ANTARA di Kabupaten Probolinggo, Rabu.
Menurutnya, semakin banyak mitra kerja pengawasan Bawaslu maka akan semakin mudah mencegah dugaan-dugaan pelanggaran pemilu yang akan datang sehingga ketika semakin sedikit pelanggaran yang dilakukan maka akan semakin bagus pelaksanaan pemilu dan Pilkada di Kabupaten Probolinggo.
"Dengan tahun politik yang luar biasa itu, rezim pemilu dan pilkada dalam tahun yang sama, kami harus benar-benar mempunyai personel atau semangat serta mitra-mitra kerja lebih banyak lagi, " tuturnya.
Ia mengatakan semakin banyak mitra kerja, maka semakin banyak yang bisa membantu Bawaslu untuk melakukan pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu 2024.
"Semakin ditekan, maka pelanggaran semakin sedikit berarti pemilu semakin bagus. Hal itu berarti Pemilu semakin berintegritas dan sesuai dengan asasnya yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil," katanya.
Ia menjelaskan MoU tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjalankan amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peningkatan Pengembangan Pengawasan Partisipatif.
"Hal itu wajib dilakukan karena pengawasan partisipatif merupakan pengawasan yang melibatkan masyarakat dari segala unsur dan elemennya," ujarnya.
Penandatanganan nota kesepahaman terkait pengawasan partisipatif pelaksanaan Pemilu 2024 antara Bawaslu dengan GP Ansor Kota Kraksaan dan Karang Taruna Kabupaten Probolinggo dilakukan saat kegiatan dialog politik yang digelar Bakesbang bersama Bawaslu dengan tema "Meningkatkan Kesadaran Politik Generasi Muda Dalam Rangka Menuju Masyarakat yang Demokratis" di aula KPRI Sejahtera Pajarakan, Selasa (21/6).
Sementara Kepala Bidang Hubungan Antar-Lembaga Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo Hakam Imani Abubakar mengatakan dialog politik bertujuan meningkatkan kesadaran generasi muda agar bisa menyampaikan aspirasi politiknya pada Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
"Generasi muda bisa mengetahui tahapan-tahapan pemilu dan pilkada serentak serta bisa bersama-sama melakukan pengawasan partisipatif untuk mewujudkan pemilu yang demokratif," katanya.
Kegiatan itu diikuti oleh organisasi kepemudaan di Kabupaten Probolinggo yakni PC GP Ansor Kabupaten Probolinggo, PC GP Ansor Kota Kraksaan, PC HMI Probolinggo, PC PMII Probolinggo, PC IPPNU Kota Kraksaan, PC GMNI Probolinggo, PC IPNU Kota Kraksaan, DPC Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Probolinggo, DPC IMM Kabupaten Probolinggo, BEM Unzah Kraksaan, BEM STIH Kraksaan dan Karang Taruna Kabupaten Probolinggo.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022