Pemkot Surabaya mengoptimalkan produk lokal unggulan dalam pengadaan barang dan jasa dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
"Sesuai dengan Tema APBD 2022 yaitu pemulihan Ekonomi dan Reformasi struktural, maka kami juga berikan perhatian lebih untuk pelaku UMKM sebagai ujung tombak upaya pemulihan," kata Wakil Wali Kota Surabaya Armuji di Surabaya, Jumat.
Menurut Armuji, hal itu juga sesuai dengan kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang mendorong agar pemerintah daerah (pemda) seluruh Indonesia untuk meningkatkan jumlah produk unggulan daerah masing-masing untuk bisa masuk ke dalam E-Katalog produk lokal yang disusun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Selain itu, lanjut dia, sesuai arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Pemkot Surabaya telah mengalokasikan 40 persen dari pagu belanja barang dan jasa untuk dibelanjakan produk unggulan UMKM Lokal.
"Kalau produk lokal khususnya warga Surabaya bisa, kenapa cari yang lain. Pemkot bisa belanja makanan minuman untuk rapat, pengadaan seragam pegawai maupun sekolah yang melibatkan UMKM konfeksi," kata Armuji.
Dia juga menjelaskan, bahwa optimalisasi aplikasi E-Peken yang telah merangkul 1.737 pedagang terus dilakukan penyempurnaan fitur dan dikoneksikan dengan laman e-katalog Lokal milik LKPP.
"Kami menyambut dengan antusias dan menjalankan surat edaran bersama tentang gerakan Nasional bangga buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah," ujar dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Sesuai dengan Tema APBD 2022 yaitu pemulihan Ekonomi dan Reformasi struktural, maka kami juga berikan perhatian lebih untuk pelaku UMKM sebagai ujung tombak upaya pemulihan," kata Wakil Wali Kota Surabaya Armuji di Surabaya, Jumat.
Menurut Armuji, hal itu juga sesuai dengan kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang mendorong agar pemerintah daerah (pemda) seluruh Indonesia untuk meningkatkan jumlah produk unggulan daerah masing-masing untuk bisa masuk ke dalam E-Katalog produk lokal yang disusun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Selain itu, lanjut dia, sesuai arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Pemkot Surabaya telah mengalokasikan 40 persen dari pagu belanja barang dan jasa untuk dibelanjakan produk unggulan UMKM Lokal.
"Kalau produk lokal khususnya warga Surabaya bisa, kenapa cari yang lain. Pemkot bisa belanja makanan minuman untuk rapat, pengadaan seragam pegawai maupun sekolah yang melibatkan UMKM konfeksi," kata Armuji.
Dia juga menjelaskan, bahwa optimalisasi aplikasi E-Peken yang telah merangkul 1.737 pedagang terus dilakukan penyempurnaan fitur dan dikoneksikan dengan laman e-katalog Lokal milik LKPP.
"Kami menyambut dengan antusias dan menjalankan surat edaran bersama tentang gerakan Nasional bangga buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah," ujar dia. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022