Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember memberikan catatan merah terhadap satu tahun pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati M. Balya Firjaun Barlaman dengan unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa.
Ratusan aktivis PMII Jember melakukan longmarch dari jalan kembar Universitas Jember menuju Kantor Pemkab Jember dengan membawa sejumlah poster yang mengkritik kebijakan Hendy-Gus Firjaun selama satu tahun memimpin Kabupaten Jember.
"Setelah satu tahun bupati dan wakil bupati menjalankan kepemimpinannya, masih cukup banyak problem yang belum terselesaikan dan belum lagi dengan beberapa kebijakan baru yang lahir disertai kontroversi, sehingga menjadikan Jember satu tahun dalam kegagapan kebijakan," kata Ketua Umum PMII Jember M. Faqih Alharamain di halaman Kantor Pemkab Jember.
Selain itu, lanjut dia, beberapa persoalan lain yakni angka stunting yang masih tinggi, banyaknya fasilitas publik yang tidak ramah disabilitas, dan RPJMD yang masih memiliki potensi di lakukannya aktivitas pertambangan cukup memperlihatkan bahwa kepemimpinan Hendy-Gus Firjaun masih "pincang" dalam berjalan mengarahkan pembangunan Kabupaten Jember.
Catatan merah PMII Jember di antaranya bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan dan infrastruktur dengan memberikan delapan tuntutan untuk Bupati Hendy dan Wabup Firjaun.
"Untuk itu, kami mendesak Pemkab Jember untuk mengedepankan aspek lingkungan dalam peninjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW," tuturnya.
Ia mengatakan PMII Jember juga mendesak pemkab segera menyelesaikan pembangunan pabrik pupuk organik sebagai bentuk upaya mengatasi kelangkaan pupuk dan menertibkan aktivitas industri yang mengancam ekosistem laut.
"Kami juga menuntut Pemkab Jember untuk melakukan tata kelola kebijakan yang terukur berdasarkan norma dan regulasi hukum serta memiliki implikasi pada kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto dengan pengawalan ketat aparat kepolisian akhirnya menemui para aktivis PMII di depan Kantor Pemkab Jember.
"Mereka telah menyampaikan poin-poin catatan kritis agar Jember lebih baik dan saya akui memang tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Jember sendirian, sehingga harus dipikir bersama-sama termasuk teman-teman mahasiswa PMII," tuturnya.
Ia mengatakan mahasiswa punya hak mengoreksi kebijakan Pemkab Jember dan pihaknya siap memberikan laporan karena mahasiswa adalah bagian dari masyarakat dan selama satu tahun ini masih banyak kekurangan, sehingga harus diperbaiki secara bersama-sama.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Ratusan aktivis PMII Jember melakukan longmarch dari jalan kembar Universitas Jember menuju Kantor Pemkab Jember dengan membawa sejumlah poster yang mengkritik kebijakan Hendy-Gus Firjaun selama satu tahun memimpin Kabupaten Jember.
"Setelah satu tahun bupati dan wakil bupati menjalankan kepemimpinannya, masih cukup banyak problem yang belum terselesaikan dan belum lagi dengan beberapa kebijakan baru yang lahir disertai kontroversi, sehingga menjadikan Jember satu tahun dalam kegagapan kebijakan," kata Ketua Umum PMII Jember M. Faqih Alharamain di halaman Kantor Pemkab Jember.
Selain itu, lanjut dia, beberapa persoalan lain yakni angka stunting yang masih tinggi, banyaknya fasilitas publik yang tidak ramah disabilitas, dan RPJMD yang masih memiliki potensi di lakukannya aktivitas pertambangan cukup memperlihatkan bahwa kepemimpinan Hendy-Gus Firjaun masih "pincang" dalam berjalan mengarahkan pembangunan Kabupaten Jember.
Catatan merah PMII Jember di antaranya bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan dan infrastruktur dengan memberikan delapan tuntutan untuk Bupati Hendy dan Wabup Firjaun.
"Untuk itu, kami mendesak Pemkab Jember untuk mengedepankan aspek lingkungan dalam peninjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW," tuturnya.
Ia mengatakan PMII Jember juga mendesak pemkab segera menyelesaikan pembangunan pabrik pupuk organik sebagai bentuk upaya mengatasi kelangkaan pupuk dan menertibkan aktivitas industri yang mengancam ekosistem laut.
"Kami juga menuntut Pemkab Jember untuk melakukan tata kelola kebijakan yang terukur berdasarkan norma dan regulasi hukum serta memiliki implikasi pada kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto dengan pengawalan ketat aparat kepolisian akhirnya menemui para aktivis PMII di depan Kantor Pemkab Jember.
"Mereka telah menyampaikan poin-poin catatan kritis agar Jember lebih baik dan saya akui memang tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Jember sendirian, sehingga harus dipikir bersama-sama termasuk teman-teman mahasiswa PMII," tuturnya.
Ia mengatakan mahasiswa punya hak mengoreksi kebijakan Pemkab Jember dan pihaknya siap memberikan laporan karena mahasiswa adalah bagian dari masyarakat dan selama satu tahun ini masih banyak kekurangan, sehingga harus diperbaiki secara bersama-sama.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022