Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga dr Windhu Purnomo mengritisi rencana Pemerintah Kota Surabaya mewajibkan tes usap bagi pendatang yang akan menginap di Kota Pahlawan.
Windhu saat dihubungi di Surabaya, Minggu, mengatakan untuk menekan penyebaran COVID-19, Pemkot Surabaya seharusnya mengambil kebijakan seperti DKI Jakarta, yaitu memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total, bukan mewajibkan tes usap bagi pendatang atau warga Surabaya yang bepergian selama seminggu.
"Tak hanya Surabaya, beberapa daerah yang masih zona merah dan oranye wajib menerapkan kebijakan (PSBB) itu sehingga penularan COVID-19 bisa ditekan," katanya
Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, Kota Surabaya termasuk zona oranye, mencatat total 13.059 kasus positif, dengan rincian 10.765 orang dinyatakan sembuh dan 985 kasus meninggal dunia sehingga kasus aktif tersisa 1.309.
Meski begitu, risiko penularan COVID-19 di Kota Surabaya masih membahayakan sebab kabupaten tetangganya yakni Sidoarjo masih zona merah.
Penerapan PSBB, menurut Windhu, sebetulnya sudah cukup meringankan bagi pemerintah dan masyarakat karena berbeda jauh dengan karantina wilayah maupun lockdown.
"PSBB itu nanggung. Tapi kalau pilihannya PSBB, ya betul-betul PSBB. Jangan abal-abal seperti dulu. Surabaya Raya sampai tiga kali plus satu (PSBB)," ucapnya.
"Selesai PSBB, kasus bergerak naik. Tidak ada gunanya itu (PSBB tiga kali), karena tidak sungguh-sungguh.”
Catatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, sehari selesai PSBB yakni 9 Juni 2020 terkonfirmasi positif di Surabaya 3.439 kasus. Saat ini mencapai 13.059 kasus. Artinya, lanjut Windhu, ada 9.620 kasus baru usai PSBB berakhir tiga bulan lalu.
Windhu berharap agar pemerintah daerah dapat menerapkan PSBB secara sungguh-sungguh apabila ingin mengendalikan penyebaran virus corona.
Ia ingin semua pihak mulai sadar pentingnya kesehatan masyarakat. Pasalnya, Presiden Joko Widodo juga mulai sadar hal itu. Sehingga tidak semata-matau mementingkan ekonomi saja.
"Presiden mulai sadar, menyatakan kemarin. Utamakan kesehatan masyarakat. Itu kata kunci, tapi diimplementasikan jangan cuma di bibir. Apa yang dikatakan Presiden itu dilaksanakan dengan penuh," kata dia.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020