Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pembangunan di wilayahnya fokus memulihkan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat, terutama setelah masa pandemik COVID-19 mendatang.
"Penyebaran virus ini berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya di sela memimpin Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Jatim Tahun 2021 di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin.
Menurut dia, fokus pembangunan diarahkan kepada percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pemulihan industri, pariwisata, investasi, kesehatan dan infrastruktur di Jatim.
Sektor pertama yang paling terkena imbas adalah, kata dia, sektor jasa seperti pariwisata, kemudian juga berimbas pada perekonomian, seperti penurunan kinerja ekspor, penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi.
"Terutama pada sektor-sektor terdampak seperti akomodasi, transportasi, retail, dan manufaktur serta penurunan aliran modal," ucapnya.
Melihat dampak-dampak tersebut, Pemprov Jatim berupaya mengeluarkan beberapa kebijakan sosial ekonomi, yaitu mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian, restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak, padat karya tunai untuk pelaku ekonomi kecil terdampak, serta jaring pengaman sosial.
Selain itu, APBD Jatim juga telah direalokasi dan refocused untuk penanganan dampak COVID-19 melalui efisiensi belanja daerah yang bersumber dari PAD, Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT), DAK Bidang Kesehatan dan Dana Insentif Daerah.
"Sebagian dari realokasi anggaran tersebut turut diimplementasikan melalui penyaluran ke daerah se-Jatim," kata Khofifah.
Sementara itu, pioritas pembangunan Provinsi Jatim Tahun 2021 terbagi dalam beberapa prioritas, pertama adalah pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata.
Kedua, yakni penguatan konektivitas antarwilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.
Kemudian ketiga yaitu peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan pemanfaatan "Artificial Intelegence" (AI).
Berikutnya, keempat adalah meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, lalu kelima yaitu peningkatan ketahanan pangan dan pengelolaan energi baru terbarukan.
Selanjutnya, keenam yakni peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui pengarusutamaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan Iklim, serta terakhir adalah peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jatim.
Pada kesempatan tersebut, Musrenbang dilakukan melalui konferensi video bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan dihadiri Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, pimpinan DPRD Jatim serta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Sedangkan, beberapa kepala daerah lainnya juga turut mengikuti melalui konferensi video. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Penyebaran virus ini berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya di sela memimpin Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Jatim Tahun 2021 di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin.
Menurut dia, fokus pembangunan diarahkan kepada percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pemulihan industri, pariwisata, investasi, kesehatan dan infrastruktur di Jatim.
Sektor pertama yang paling terkena imbas adalah, kata dia, sektor jasa seperti pariwisata, kemudian juga berimbas pada perekonomian, seperti penurunan kinerja ekspor, penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi.
"Terutama pada sektor-sektor terdampak seperti akomodasi, transportasi, retail, dan manufaktur serta penurunan aliran modal," ucapnya.
Melihat dampak-dampak tersebut, Pemprov Jatim berupaya mengeluarkan beberapa kebijakan sosial ekonomi, yaitu mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian, restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak, padat karya tunai untuk pelaku ekonomi kecil terdampak, serta jaring pengaman sosial.
Selain itu, APBD Jatim juga telah direalokasi dan refocused untuk penanganan dampak COVID-19 melalui efisiensi belanja daerah yang bersumber dari PAD, Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT), DAK Bidang Kesehatan dan Dana Insentif Daerah.
"Sebagian dari realokasi anggaran tersebut turut diimplementasikan melalui penyaluran ke daerah se-Jatim," kata Khofifah.
Sementara itu, pioritas pembangunan Provinsi Jatim Tahun 2021 terbagi dalam beberapa prioritas, pertama adalah pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata.
Kedua, yakni penguatan konektivitas antarwilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.
Kemudian ketiga yaitu peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan pemanfaatan "Artificial Intelegence" (AI).
Berikutnya, keempat adalah meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, lalu kelima yaitu peningkatan ketahanan pangan dan pengelolaan energi baru terbarukan.
Selanjutnya, keenam yakni peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui pengarusutamaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan Iklim, serta terakhir adalah peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jatim.
Pada kesempatan tersebut, Musrenbang dilakukan melalui konferensi video bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan dihadiri Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, pimpinan DPRD Jatim serta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Sedangkan, beberapa kepala daerah lainnya juga turut mengikuti melalui konferensi video. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020