Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mulai melakukan validasi data penduduk miskin dengan tujuan agar program-program pemerintah bisa efektif mempercepat pengentasan kemiskinan.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Selasa, mengemukakan sebanyak 320 anggota tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) daerah mulai tingkat kecamatan hingga desa telah diberi pembekalan khusus untuk melaksanakan validasi data.
"Ini menjadi perhatian kita bersama, karena itu daerah berupaya seoptimal mungkin untuk berkontribusi memperbaiki data tersebut. Sudah menjadi kewajiban daerah dan kita semua untuk bekerja keras mengatasi masalah kemiskinan, tapi semuanya harus dimulai dari data yang valid," kata Bupati Anas.
Ratusan orang TKPK itu terdiri dari sekretaris kecamatan, sekretaris desa, ketua satgas penanggulangan kemiskinan tingkat desa, pendamping TKSK kecamatan dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), katanya, digembleng langsung oleh tim dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.
Menurut Anas, permasalahan penanganan kemiskinan selama ini salah satunya adalah masalah validasi data, karena tidak bisa dipungkiri data kemiskinan yang diterima daerah dari pemerintah pusat masih ditemui ada perbedaan dengan fakta di lapangan.
Akibatnya, program penanganan kemiskinan tidak bisa berjalan dengan optimal dan sebagian bantuan sosial pun menjadi kurang tepat sasaran.
Ia mengatakan, saat ini Banyuwangi terus berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang kini tinggal 7,52 persen dari yang sebelumnya yang selalu tembus dua digit. Kata Anas, sejumlah intervensi dilakukan dengan sinergi yang kompak dari tingkat desa hingga kabupaten.
"Karena itu, saya harap validasi data penduduk miskin bisa dijalankan secara cermat dan teliti, agar tidak ada lagi penduduk miskin yang belum terdaftar dan sebaliknya yang sudah mampu bisa dikeluarkan dari data kemiskinan," ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, Lukman Hakim mengatakan bahwa verifikasi dan validasi dilakukan terhadap data tingkat kesejahteraan sosial (DTKS) penduduk Banyuwangi yang di dalamnya memuat jumlah penduduk miskin daerah.
Ia menyebutkan, saat ini jumlah penduduk miskin di Banyuwangi sudah bisa ditekan ke level 7,52 persen atau setara terdiri atas 121 ribu jiwa (33 ribu kepala keluarga) dari total jumlah penduduk Banyuwangi 1,735 juta. Penduduk miskin Banyuwangi sendiri sebelum 2010 mencapai 20 persen lebih.
"Verifikasi data akan dilakukan detail, mulai dari orang dan rumahnya, sekaligus foto koordinat tempat tinggal orang miskinnya. Verifikasi ini akan dilakukan berbasis aplikasi, agar bisa dilakukan lebih cepat. Targetnya akhir Maret 2020 sudah bisa ditetapkan oleh Kemensos," ujar Lukman.
Kasubid Pengelolaan Sistem Informasi Pusdatin Kesejahteraan Sosial pada Kementerian Sosial, Joko Prayitno mengapresiasi Banyuwangi yang melakukan validasi data penduduk miskin. Karena data yang valid akan berpengaruh pada kesuksesan program dan pencapaian target penurunan angka kemiskinan nasional.
"Dengan data yang benar, maka bantuan tepat, target penurunan kemiskinan nasional juga akan terdampak. Kami mengapresiasi langkah Banyuwangi," kata Joko. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Selasa, mengemukakan sebanyak 320 anggota tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) daerah mulai tingkat kecamatan hingga desa telah diberi pembekalan khusus untuk melaksanakan validasi data.
"Ini menjadi perhatian kita bersama, karena itu daerah berupaya seoptimal mungkin untuk berkontribusi memperbaiki data tersebut. Sudah menjadi kewajiban daerah dan kita semua untuk bekerja keras mengatasi masalah kemiskinan, tapi semuanya harus dimulai dari data yang valid," kata Bupati Anas.
Ratusan orang TKPK itu terdiri dari sekretaris kecamatan, sekretaris desa, ketua satgas penanggulangan kemiskinan tingkat desa, pendamping TKSK kecamatan dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), katanya, digembleng langsung oleh tim dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.
Menurut Anas, permasalahan penanganan kemiskinan selama ini salah satunya adalah masalah validasi data, karena tidak bisa dipungkiri data kemiskinan yang diterima daerah dari pemerintah pusat masih ditemui ada perbedaan dengan fakta di lapangan.
Akibatnya, program penanganan kemiskinan tidak bisa berjalan dengan optimal dan sebagian bantuan sosial pun menjadi kurang tepat sasaran.
Ia mengatakan, saat ini Banyuwangi terus berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang kini tinggal 7,52 persen dari yang sebelumnya yang selalu tembus dua digit. Kata Anas, sejumlah intervensi dilakukan dengan sinergi yang kompak dari tingkat desa hingga kabupaten.
"Karena itu, saya harap validasi data penduduk miskin bisa dijalankan secara cermat dan teliti, agar tidak ada lagi penduduk miskin yang belum terdaftar dan sebaliknya yang sudah mampu bisa dikeluarkan dari data kemiskinan," ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, Lukman Hakim mengatakan bahwa verifikasi dan validasi dilakukan terhadap data tingkat kesejahteraan sosial (DTKS) penduduk Banyuwangi yang di dalamnya memuat jumlah penduduk miskin daerah.
Ia menyebutkan, saat ini jumlah penduduk miskin di Banyuwangi sudah bisa ditekan ke level 7,52 persen atau setara terdiri atas 121 ribu jiwa (33 ribu kepala keluarga) dari total jumlah penduduk Banyuwangi 1,735 juta. Penduduk miskin Banyuwangi sendiri sebelum 2010 mencapai 20 persen lebih.
"Verifikasi data akan dilakukan detail, mulai dari orang dan rumahnya, sekaligus foto koordinat tempat tinggal orang miskinnya. Verifikasi ini akan dilakukan berbasis aplikasi, agar bisa dilakukan lebih cepat. Targetnya akhir Maret 2020 sudah bisa ditetapkan oleh Kemensos," ujar Lukman.
Kasubid Pengelolaan Sistem Informasi Pusdatin Kesejahteraan Sosial pada Kementerian Sosial, Joko Prayitno mengapresiasi Banyuwangi yang melakukan validasi data penduduk miskin. Karena data yang valid akan berpengaruh pada kesuksesan program dan pencapaian target penurunan angka kemiskinan nasional.
"Dengan data yang benar, maka bantuan tepat, target penurunan kemiskinan nasional juga akan terdampak. Kami mengapresiasi langkah Banyuwangi," kata Joko. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020