Panitia Hak Angket DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menerima keluhan dari perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan guru tidak tetap (GTT) mengenai carut marutnya kebijakan pendidikan saat rapat dengar pendapat di ruangan Banmus DPRD Jember, Rabu.
"Persoalan pendidikan di Jember cukup banyak karena kebijakan yang dibuat oleh Bupati Jember Faida, seperti penataan GTT dan guru PNS, penundaan kenaikan pangkat, rendahnya honor GTT, dan banyak guru yang bekerja tidak menerima honor, karena tidak mendapatkan surat penugasan (SP) dari bupati," kata Ketua PGRI Jember Supriyono dalam rapat tersebut.
Baca juga: Panitia Hak Angket DPRD Jember panggil paksa pimpinan OPD
Ia mengatakan, banyak tenaga honorer guru yang kecewa karena tidak ada jatah CPNS pada tahun 2019, padahal banyak GTT yang menunggu informasi tersebut, terutama GTT yang usianya sudah mencapai batas syarat penerimaan CPNS.
"Pendaftaran CPNS salah satu jalan yang ditunggu-tunggu oleh para GTT, namun justru di Jember tidak ada karena kesalahan yang dilakukan oleh Pemkab Jember," tuturnya.
Baca juga: Panitia Hak Angket DPRD Jember terima laporan amburadulnya birokrasi
Ia menjelaskan, PGRI menelusuri penyebab tidak ada kuota CPNS di Jember dengan bertanya kepada pihak BKN dan mendapatkan informasi bahwa organisasi di Pemkab Jember dan Kementerian PAN-RB itu tidak sinkron, karena formasi itu diatur secara dalam jaringan (online) pengajuannya.
Selain itu, banyak guru-guru yang tidak bisa naik pangkat karena kebijakan Bupati Jember, padahal setiap tahun ada sekitar 1.200 yang seharusnya naik pangkat.
"Kami sangat mendukung langkah Panitia Hak Angket DPRD Jember dan berbagai masukan akan kami sampaikan sebagai bahan materi untuk rekomendari Panitia Angket," ujarnya.
Ketua Panitia Hak Angket DPRD Jember Tabroni mengatakan bahwa Kabupaten Jember tidak mendapatkan kuota penerimaan CPNS yang salah satunya merugikan GTT, sehingga pihaknya mengundang perwakilan PGRI dan GTT/PTT.
"Setelah mendapatkan paparan dari perwakilan PGRI dan GTT, kami mendapatkan banyak temuan data dan fakta yang kami butuhkan dalam menyusun rekomendasi hak angket tersebut," katanya.
Pantauan di lapangan, ratusan GTT berkumpul di halaman DPRD Jember sambil menggelar istighatsah untuk memberikan dukungan moral kepada Panitia Hak Angket yang menerima keluhan dari perwakilan PGRI dan GTT atas carut marutnya dunia pendidikan di Jember.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Persoalan pendidikan di Jember cukup banyak karena kebijakan yang dibuat oleh Bupati Jember Faida, seperti penataan GTT dan guru PNS, penundaan kenaikan pangkat, rendahnya honor GTT, dan banyak guru yang bekerja tidak menerima honor, karena tidak mendapatkan surat penugasan (SP) dari bupati," kata Ketua PGRI Jember Supriyono dalam rapat tersebut.
Baca juga: Panitia Hak Angket DPRD Jember panggil paksa pimpinan OPD
Ia mengatakan, banyak tenaga honorer guru yang kecewa karena tidak ada jatah CPNS pada tahun 2019, padahal banyak GTT yang menunggu informasi tersebut, terutama GTT yang usianya sudah mencapai batas syarat penerimaan CPNS.
"Pendaftaran CPNS salah satu jalan yang ditunggu-tunggu oleh para GTT, namun justru di Jember tidak ada karena kesalahan yang dilakukan oleh Pemkab Jember," tuturnya.
Baca juga: Panitia Hak Angket DPRD Jember terima laporan amburadulnya birokrasi
Ia menjelaskan, PGRI menelusuri penyebab tidak ada kuota CPNS di Jember dengan bertanya kepada pihak BKN dan mendapatkan informasi bahwa organisasi di Pemkab Jember dan Kementerian PAN-RB itu tidak sinkron, karena formasi itu diatur secara dalam jaringan (online) pengajuannya.
Selain itu, banyak guru-guru yang tidak bisa naik pangkat karena kebijakan Bupati Jember, padahal setiap tahun ada sekitar 1.200 yang seharusnya naik pangkat.
"Kami sangat mendukung langkah Panitia Hak Angket DPRD Jember dan berbagai masukan akan kami sampaikan sebagai bahan materi untuk rekomendari Panitia Angket," ujarnya.
Ketua Panitia Hak Angket DPRD Jember Tabroni mengatakan bahwa Kabupaten Jember tidak mendapatkan kuota penerimaan CPNS yang salah satunya merugikan GTT, sehingga pihaknya mengundang perwakilan PGRI dan GTT/PTT.
"Setelah mendapatkan paparan dari perwakilan PGRI dan GTT, kami mendapatkan banyak temuan data dan fakta yang kami butuhkan dalam menyusun rekomendasi hak angket tersebut," katanya.
Pantauan di lapangan, ratusan GTT berkumpul di halaman DPRD Jember sambil menggelar istighatsah untuk memberikan dukungan moral kepada Panitia Hak Angket yang menerima keluhan dari perwakilan PGRI dan GTT atas carut marutnya dunia pendidikan di Jember.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020