Sebanyak 12 bakal calon kepala daerah baik bupati maupun wakil bupati akan berebut rekomendasi dari DPP PDIP setelah mereka mendaftarkan diri ikut serta dalam Pilkada Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 2020.
"Ada 12 orang, 11 bakal calon bupati dan satu bakal calon wakilnya. Besok (Kamis, 19/9) mereka akan melakukan fit and proper test di Surabaya," kata Wakil Ketua Bidang Bapilu DPC PDIP Kabupaten Kediri Tri Efendi di Kediri, Rabu.
Ia mengatakan, dalam uji kepatutan dan kelayakan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Kediri tersebut tim akan menyeleksi mereka. Semuanya dikonfirmasi terkait dengan visi misi, persiapan untuk mencapai kemenangan.
"Persiapan untuk capai kemenangan, paling tidak ada target kemenangan itu juga membutuhkan anggaran. Biaya saksi tim kampanye untuk mencapainya (kemenangan), kontribusi yang dibutuhkan untuk calon Bupati," kata dia.
Dari 12 orang itu, mereka antara lain petahana Wakil Bupati Kediri Masykuri, Adi Suwono, Habib, Saifudin, Mujahid, mantan Komisioner KPU kabupaten Kediri Sapta Andaruisworo, Subani, Ridwan, Marjoko, dokter Sukma Mahadewa, Eko Edyono dan Endah Sricahyani Sucipto.
Pihaknya juga menegaskan, tugas dari DPC PDIP hanya untuk tahapan penjaringan saja, sedangkan untuk penyaringan dilakukan oleh DPD PDIP Jatim dan penetapan dilakukan oleh DPP PDIP.
Namun, dirinya juga mengatakan segala hal bisa saja terjadi, termasuk jika DPP PDIP mempunyai pemikiran lain terkait dengan survei bahwa yang berpotensi menang adalah calon yang bahkan tidak mendaftarkan diri di daerah, juga harus diterima.
"Penetapan oleh DPP PDIP. Di situ yang menentukan siapapun yang dapat rekomendasi kendati tidak terdaftar. Tapi, jika DPP sudah mempunyai pemikiran lain terkait survei yang jadi kemenangan PDIP ya itu. Bukan berarti semua ada di situ. Jika DPP punya kewenangan mengikat," kata dia.
Pihaknya mengatakan, dalam proses menuju pemberian rekomendasi juga cukup panjang. DPP akan melakukan survei bakal calon yang dinilai terbaik dan masuk akal dan untuk finalnya kemungkinan di Maret atau April 2020.
"Jadi, finalnya bulan tiga atau empat. Cukup lama kan ada tahapannya. Kami dari daerah juga hanya memantau dari luar, DPD juga tidak kewenangan," kata dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Ada 12 orang, 11 bakal calon bupati dan satu bakal calon wakilnya. Besok (Kamis, 19/9) mereka akan melakukan fit and proper test di Surabaya," kata Wakil Ketua Bidang Bapilu DPC PDIP Kabupaten Kediri Tri Efendi di Kediri, Rabu.
Ia mengatakan, dalam uji kepatutan dan kelayakan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Kediri tersebut tim akan menyeleksi mereka. Semuanya dikonfirmasi terkait dengan visi misi, persiapan untuk mencapai kemenangan.
"Persiapan untuk capai kemenangan, paling tidak ada target kemenangan itu juga membutuhkan anggaran. Biaya saksi tim kampanye untuk mencapainya (kemenangan), kontribusi yang dibutuhkan untuk calon Bupati," kata dia.
Dari 12 orang itu, mereka antara lain petahana Wakil Bupati Kediri Masykuri, Adi Suwono, Habib, Saifudin, Mujahid, mantan Komisioner KPU kabupaten Kediri Sapta Andaruisworo, Subani, Ridwan, Marjoko, dokter Sukma Mahadewa, Eko Edyono dan Endah Sricahyani Sucipto.
Pihaknya juga menegaskan, tugas dari DPC PDIP hanya untuk tahapan penjaringan saja, sedangkan untuk penyaringan dilakukan oleh DPD PDIP Jatim dan penetapan dilakukan oleh DPP PDIP.
Namun, dirinya juga mengatakan segala hal bisa saja terjadi, termasuk jika DPP PDIP mempunyai pemikiran lain terkait dengan survei bahwa yang berpotensi menang adalah calon yang bahkan tidak mendaftarkan diri di daerah, juga harus diterima.
"Penetapan oleh DPP PDIP. Di situ yang menentukan siapapun yang dapat rekomendasi kendati tidak terdaftar. Tapi, jika DPP sudah mempunyai pemikiran lain terkait survei yang jadi kemenangan PDIP ya itu. Bukan berarti semua ada di situ. Jika DPP punya kewenangan mengikat," kata dia.
Pihaknya mengatakan, dalam proses menuju pemberian rekomendasi juga cukup panjang. DPP akan melakukan survei bakal calon yang dinilai terbaik dan masuk akal dan untuk finalnya kemungkinan di Maret atau April 2020.
"Jadi, finalnya bulan tiga atau empat. Cukup lama kan ada tahapannya. Kami dari daerah juga hanya memantau dari luar, DPD juga tidak kewenangan," kata dia. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019