Jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Probolinggo, Jawa Timur, meningkatkan pengamanan di dua daerah rawan konflik, yakni Kelurahan Mayangan dan Pulau Gili Ketapang pada saat pergeseran pengamanan pemilu di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).
"Di wilayah hukum Polres Kota Probolinggo daerah rawan adalah Kelurahan/Kecamatan Mayangan dan Pulau Gili Ketapang di Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, namun Kota Probolinggo sudah tidak masuk dalam zona merah lagi," kata Kapolres Kota Probolinggo AKBP Alfian Nurrizal usai apel gelar pergeseran pasukan pengamanan di alun-alun Kota Probolinggo, Senin.
Menurutnya, pemberlakuan pengamanan TPS di Kelurahan Mayangan berbeda dengan TPS yang lain, mengingat adanya kerawanan konflik. Di Kelurahan/Kecamatan Mayangan akan disiagakan satu personel polisi mengamankan satu TPS, sedangkan di TPS yang tidak terindikasi rawan akan ditempatkan satu personel polisi menjaga lima TPS.
"Kami juga dibantu satu SSK pasukan Brimob Polda Jatim untuk mengamankan pemilu di Kota Probolinggo dan saya pastikan masyarakat bisa dengan aman dan nyaman menyalurkan hak suaranya di TPS," tuturnya.
Ia menjelaskan, Kota Probolinggo sudah tidak dikatakan lagi "zona merah", namun aparat pengamanan tidak bisa lengah dan selalu waspada untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kami akan menempatkan pasukan lebih di daerah yang dianggap rawan sesuai peta dan sejarahnya, sehingga akan dilakukan penjagaan sesuai prosedur yang berlaku dan diharapkan tidak ada yang membuat onar saat pemilu berlangsung," katanya.
Alfian mengajak masyarakat menggunakan hak pilih pada Pemilu 17 April 2019 dan di masa tenang diharapkan tidak ada pihak-pihak yang melakukan tindakan polarisasi dan provokasi.
"Pasukan pengamanan gabungan bertugas mulai 14 April hingga 19 April 2019, namun sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, Jika perlu diperpanjang, maka akan diperpanjang hingga kotak suara sampai di KPU itu sudah dianggap aman," ujarnya.
Sebanyak 2.524 personel gabungan siap mengamankan pesta demokrasi lima tahunan dengan melibatkan jajaran sebanyak 371 personel Polri, 377 personel TNI, 97 personel Brimob, dan 1,300 personel Linmas. Personel itu bertugas mengamankan sebanyak 606 TPS.
Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin berharap bergesernya pasukan pengamanan ke TPS dapat memberikan keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat untuk melaksanakan hak-hak politiknya tanpa ada kendala.
"Sinergitas dapat terjalin antara pemerintah dan penyelenggara pemilu serta pihak keamanan. Masyarakat Probolinggo sudah dewasa dengan adanya proses pilkada yang sudah dilalui, sehingga saya yakin kesiapan TNI-Polri akan menjadikan Kota Probolinggo akan kondusif," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Di wilayah hukum Polres Kota Probolinggo daerah rawan adalah Kelurahan/Kecamatan Mayangan dan Pulau Gili Ketapang di Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, namun Kota Probolinggo sudah tidak masuk dalam zona merah lagi," kata Kapolres Kota Probolinggo AKBP Alfian Nurrizal usai apel gelar pergeseran pasukan pengamanan di alun-alun Kota Probolinggo, Senin.
Menurutnya, pemberlakuan pengamanan TPS di Kelurahan Mayangan berbeda dengan TPS yang lain, mengingat adanya kerawanan konflik. Di Kelurahan/Kecamatan Mayangan akan disiagakan satu personel polisi mengamankan satu TPS, sedangkan di TPS yang tidak terindikasi rawan akan ditempatkan satu personel polisi menjaga lima TPS.
"Kami juga dibantu satu SSK pasukan Brimob Polda Jatim untuk mengamankan pemilu di Kota Probolinggo dan saya pastikan masyarakat bisa dengan aman dan nyaman menyalurkan hak suaranya di TPS," tuturnya.
Ia menjelaskan, Kota Probolinggo sudah tidak dikatakan lagi "zona merah", namun aparat pengamanan tidak bisa lengah dan selalu waspada untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kami akan menempatkan pasukan lebih di daerah yang dianggap rawan sesuai peta dan sejarahnya, sehingga akan dilakukan penjagaan sesuai prosedur yang berlaku dan diharapkan tidak ada yang membuat onar saat pemilu berlangsung," katanya.
Alfian mengajak masyarakat menggunakan hak pilih pada Pemilu 17 April 2019 dan di masa tenang diharapkan tidak ada pihak-pihak yang melakukan tindakan polarisasi dan provokasi.
"Pasukan pengamanan gabungan bertugas mulai 14 April hingga 19 April 2019, namun sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, Jika perlu diperpanjang, maka akan diperpanjang hingga kotak suara sampai di KPU itu sudah dianggap aman," ujarnya.
Sebanyak 2.524 personel gabungan siap mengamankan pesta demokrasi lima tahunan dengan melibatkan jajaran sebanyak 371 personel Polri, 377 personel TNI, 97 personel Brimob, dan 1,300 personel Linmas. Personel itu bertugas mengamankan sebanyak 606 TPS.
Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin berharap bergesernya pasukan pengamanan ke TPS dapat memberikan keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat untuk melaksanakan hak-hak politiknya tanpa ada kendala.
"Sinergitas dapat terjalin antara pemerintah dan penyelenggara pemilu serta pihak keamanan. Masyarakat Probolinggo sudah dewasa dengan adanya proses pilkada yang sudah dilalui, sehingga saya yakin kesiapan TNI-Polri akan menjadikan Kota Probolinggo akan kondusif," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019