Jember (Antaranews Jatim) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai melakukan audit pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tahun anggaran 2018 yang diawali dengan kegiatan "entry meeting" BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Jember di ruang Tamyaloka Pendapa Wahyawibawagraha Kabupaten Jember, Selasa.
Pengendali Teknis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur N. Diva Mahendra mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk memulai pemeriksaan keuangan dalam kurun waktu satu bulan kedepan dengan tim pemeriksa berjumlah empat orang dengan ketua tim BPK Intan Johan Pramesti.
"Kegiatan entry meeting merupakan langkah awal pendahuluan dengan kepentingan secara internal antara BPK dan yang diperiksa yakni Pemerintah Kabupaten Jember," katanya di Jember.
Tim BPK tersebut akan turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan interim atau pendahuluan, yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan.
Ia mengatakan pemeriksaan dilakukan setiap tahun sesuai amanah undang-undang dan pemeriksaan yang dilakukan di Kabupaten Jember untuk tahun anggaran 2018 dan pada bulan Maret 2019, akan ada pemeriksaan terperinci serta rangkaian pemeriksaan lanjutan yang masih panjang.
"Secara resmi jika berbicara hasil pemeriksaan nanti kita akan terbitkan laporan pemeriksaan dan baru hasil pemeriksaan itu yang boleh menjadi informasi publik," tuturnya.
Sementara Sekretaris Kabupaten Jember Mirfano berharap Pemkab Jember dapat mempertahankan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) seperti pada tahun sebelumnya, sehingga dengan segala daya dan upaya maka diharapkan pemeriksaan anggaran tahun 2018 memperoleh opini yang WTP.
"Dalam pertemuan tersebut, para pejabat yang hadir mendapatkan penjelasan dari Pengendali Teknis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan sekaligus menandai dimulai nya pemeriksaan interim atau pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Jember tahun anggaran 2018," katanya.
Ia mengatakan para pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh pengendali teknis BPK Jawa Timur, sehingga ia berharap semua dapat mencukupi kebutuhan tim BPK karena pemeriksaan adalah bagian dari proses manajemen yang telah dilakukan setiap tahun.
"Setiap tahun semua sudah mengerjakan yang menjadi kewajibannya terkait laporan keuangan karena hal itu adalah bagian dari sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan," ucap mantan Kepala Dinas Koperasi itu.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Pengendali Teknis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur N. Diva Mahendra mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk memulai pemeriksaan keuangan dalam kurun waktu satu bulan kedepan dengan tim pemeriksa berjumlah empat orang dengan ketua tim BPK Intan Johan Pramesti.
"Kegiatan entry meeting merupakan langkah awal pendahuluan dengan kepentingan secara internal antara BPK dan yang diperiksa yakni Pemerintah Kabupaten Jember," katanya di Jember.
Tim BPK tersebut akan turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan interim atau pendahuluan, yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan.
Ia mengatakan pemeriksaan dilakukan setiap tahun sesuai amanah undang-undang dan pemeriksaan yang dilakukan di Kabupaten Jember untuk tahun anggaran 2018 dan pada bulan Maret 2019, akan ada pemeriksaan terperinci serta rangkaian pemeriksaan lanjutan yang masih panjang.
"Secara resmi jika berbicara hasil pemeriksaan nanti kita akan terbitkan laporan pemeriksaan dan baru hasil pemeriksaan itu yang boleh menjadi informasi publik," tuturnya.
Sementara Sekretaris Kabupaten Jember Mirfano berharap Pemkab Jember dapat mempertahankan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) seperti pada tahun sebelumnya, sehingga dengan segala daya dan upaya maka diharapkan pemeriksaan anggaran tahun 2018 memperoleh opini yang WTP.
"Dalam pertemuan tersebut, para pejabat yang hadir mendapatkan penjelasan dari Pengendali Teknis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan sekaligus menandai dimulai nya pemeriksaan interim atau pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Jember tahun anggaran 2018," katanya.
Ia mengatakan para pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh pengendali teknis BPK Jawa Timur, sehingga ia berharap semua dapat mencukupi kebutuhan tim BPK karena pemeriksaan adalah bagian dari proses manajemen yang telah dilakukan setiap tahun.
"Setiap tahun semua sudah mengerjakan yang menjadi kewajibannya terkait laporan keuangan karena hal itu adalah bagian dari sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan," ucap mantan Kepala Dinas Koperasi itu.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019