Madiun (Antaranews Jatim) - Serapan APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur pada tahun 2018 hingga awal Desember tergolong minim, yakni baru mencapai 62,90 persen.
Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun mencatat, hingga awal Desember, realisasi APBD dari pos Belanja Langsung (BL) baru mencapai Rp438 miliar atau 62,90 persen dari anggaran yang disiapkan sebesar Rp697 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun, Rusdiyanto, Selasa, mengatakan, minimnya serapan APBD tersebut dikarenakan hingga saat ini masih ada sejumlah kegiatan di jajarannya yang sedang dikerjakan.
"Kami berharap target penyerapan bisa di atas 80 persen sesuai ketentuan agar tidak menjadi sanksi," ujar Rusdiyanto kepada wartawan.
Ia menegaskan, minimnya serapan APBD tersebut menjadi evaluasi jajarannya di lingkugan Pemkot Madiun. Guna meningatkan jumlah serapan, pihaknya akan intensif mengawal perkembangan setiap OPD.
Sekda juga telah mengirimkan surat edaran kepada masing-masing OPD untuk memacu serapan anggaran yang ada di dinasnya.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkot Madiun untuk memaksimalkan serapan di sisa waktu yang ada.
Rusdiyanto optimistis, serapan anggaran di jajarannya pada tahun 2018 mampu mencapai target hingga 80 persen. Jangan sampai, program yang telah teranggarkan tidak terserap secara maksimal dan menjadi sisa lebih penghitungan (Silpa).
Sementara, selain belanja langsung, penyerapan APBD juga untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) yang ditetapkan mencapai sekitar Rp588 miliar.
Dari jumlah belanja tak langung sebesar Rp588 miliar itu, sejauh ini telah terealisasi Rp365 miliar atau 62,24 persennya. Sedangkan dari segi pendapatan, dari target sebesar Rp977 miliar, telah terealisasi Rp874 miliar atau 89,50 persen jelang akhir tahun. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun mencatat, hingga awal Desember, realisasi APBD dari pos Belanja Langsung (BL) baru mencapai Rp438 miliar atau 62,90 persen dari anggaran yang disiapkan sebesar Rp697 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun, Rusdiyanto, Selasa, mengatakan, minimnya serapan APBD tersebut dikarenakan hingga saat ini masih ada sejumlah kegiatan di jajarannya yang sedang dikerjakan.
"Kami berharap target penyerapan bisa di atas 80 persen sesuai ketentuan agar tidak menjadi sanksi," ujar Rusdiyanto kepada wartawan.
Ia menegaskan, minimnya serapan APBD tersebut menjadi evaluasi jajarannya di lingkugan Pemkot Madiun. Guna meningatkan jumlah serapan, pihaknya akan intensif mengawal perkembangan setiap OPD.
Sekda juga telah mengirimkan surat edaran kepada masing-masing OPD untuk memacu serapan anggaran yang ada di dinasnya.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkot Madiun untuk memaksimalkan serapan di sisa waktu yang ada.
Rusdiyanto optimistis, serapan anggaran di jajarannya pada tahun 2018 mampu mencapai target hingga 80 persen. Jangan sampai, program yang telah teranggarkan tidak terserap secara maksimal dan menjadi sisa lebih penghitungan (Silpa).
Sementara, selain belanja langsung, penyerapan APBD juga untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) yang ditetapkan mencapai sekitar Rp588 miliar.
Dari jumlah belanja tak langung sebesar Rp588 miliar itu, sejauh ini telah terealisasi Rp365 miliar atau 62,24 persennya. Sedangkan dari segi pendapatan, dari target sebesar Rp977 miliar, telah terealisasi Rp874 miliar atau 89,50 persen jelang akhir tahun. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018