Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, menganggarkan dana sebesar Rp3,1 miliar untuk penanganan COVID-19 di wilayah setempat dalam Rancangan APBD 2021 yang saat ini sedang dibahas antara pihak eksekutif dan legislatif.
Wali Kota Madiun Maidi mengatakan anggaran sebesar Rp3,1 miliar tersebut masuk dalam pos belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan kesehatan terkait COVID-19. Anggaran tersebut termasuk persiapan belanja vaksin COVID-19 jika pemerintah daerah harus membeli setelah vaksin tersedia nantinya.
"Pemerintah pusat sudah menganggarkan puluhan triliun rupiah untuk vaksin. Tetapi tetap kita anggarkan di APBD 2021, sebagai jaga-jaga," ujar Wali Kota Maidi di Madiun, Kamis.
Maidi menjelaskan memang tidak menganggarkan lebih besar. Sebab, keberadaan vaksin belum dapat dipastikan, mulai dari waktunya kapan hingga jumlahnya. Selain itu, kemungkinan besar vaksin akan disediakan pemerintah pusat secara cuma-cuma. Pastinya terdapat skala prioritas akan pemberian vaksin tersebut.
"Pemberian vaksin pastinya berdasar prioritas. Mungkin tenaga medis dan tenaga kesehatan dulu, kalau memang pemerintah daerah harus beli, saya rasa anggarannya cukup. Kan tidak semua langsung divaksin. Tetapi mengikuti skala prioritas tadi," tutur dia.
Selain itu, anggaran masih bisa diselipkan dalam APBD perubahan sekitar Juli 2021. Artinya, jika vaksin memang benar sudah tersedia dan pemerintah daerah harus membeli, belanja vaksin bisa dianggarkan dalam APBD perubahan tersebut.
Maidi mengaku memang belum melangkah lebih jauh, hal itu mengingat vaksin belum dapat dipastikan.
"Pemerintah pusat memang menargetkan vaksin tersedia di 2021 nanti. Tapi untuk kapannya masih belum pasti. Bisa awal tahun atau pertengahan. Dan kemungkinan besar sudah diakomodir pemerintah pusat. Jadi anggaran ini sifatnya hanya untuk berjaga-jaga," ujarnya.
Pemkot Madiun anggarkan Rp3,1 miliar pada APBD 2021 untuk tangani COVID-19
Jumat, 6 November 2020 13:17 WIB