Surabaya (Antaranews Jatim) - Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (GM FKPPI) Jawa Timur menilai penembakan terhadap pekerja proyek kelompok kriminal bersenjata di Distrik Yall, Kabupaten Nduga, Papua, tak menginginkan rakyat setempat sejahtera.
"Aksi itu menunjukkan bahwa KKB tak ingin warga Papua maju serta sejahtera, dan kami sangat mengutuknya," ujar Ketua GM FKPPI Jawa Timur, R. Agoes Soerjanto di Surabaya, Rabu.
Puluhan orang meninggal dunia ditembak KKB di proyek jalan Trans Papua yang diduga terjadi pada Sabtu (1/12) dan Minggu (2/12).
Mereka ditembak saat membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Kabupaten Nduga.
Akibat kejadian tersebut, proyek Trans Papua yang dikerjakan sejak akhir 2016 dan ditargetkan selesai 2019 dihentikan untuk sementara waktu.
Menurut Agoes, pemerataan pembangunan yang masif dilakukan dalam empat tahun terakhir pemerintah di Papua sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat setempat.
Beragam infrastruktur dibangun, antara lain jalan, jembatan, wilayah perbatasan antar-negara, bandara, pelabuhan, telekomunikasi hingga energi termasuk listrik yang menerangi sejumlah wilayah Papua.
Selain itu, kata dia, kebijakan pemerintah menerapkan BBM satu harga serta memangkas harga semen sehingga mampu mengakselerasi pembangunan di "Bumi Cendrawasih".
Pihaknya mendesak pemerintah, khususnya TNI dan Polri untuk bersikap tegas terhadap segala bentuk aksi yang merongrong NKRI.
"Tidak perlu khawatir dituduh melanggar hak asasi manusia, sebab ini jelas-jelas mereka para kelompok bersenjata itu yang keji dan melanggar HAM," katanya.
Sementara itu, Sekretaris GM FKPPI Jatim Didik Prasetiyono menyampaikan bahwa KKB hanya mengacau dan tak ingin Papua sepenuhnya teraliri listrik dan tersambung dari satu kota ke kota lain.
"Maka pilihannya hanya satu, yaitu ditertibkan. Khusus mahasiswa-mahasiswa yang mendukung separatisme Papua, kalian harus paham bahwa kemajuan Papua sudah tampak di depan mata. Mari dukung pembangunan untuk kesejahteraan Papua," ujarnya.
GM FKPPI, lanjut dia, siap membantu aparat menertibkan secara damai aksi pendukung separatisme Papua, termasuk berdialog, membangun kesepahaman, membuka ruang publik, bahkan siap memfasilitasi penyampaian aspirasi soal pembangunan Papua ke pemerintah. (*)
Baca juga: KSP: Pembangunan di Papua Terus Berlangsung
Baca juga: Polda Jatim Kirim 100 Personel Brimob ke Papua
Baca juga: Sandiaga Kutuk Penembakan Pekerja di Papua (Video)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Aksi itu menunjukkan bahwa KKB tak ingin warga Papua maju serta sejahtera, dan kami sangat mengutuknya," ujar Ketua GM FKPPI Jawa Timur, R. Agoes Soerjanto di Surabaya, Rabu.
Puluhan orang meninggal dunia ditembak KKB di proyek jalan Trans Papua yang diduga terjadi pada Sabtu (1/12) dan Minggu (2/12).
Mereka ditembak saat membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Kabupaten Nduga.
Akibat kejadian tersebut, proyek Trans Papua yang dikerjakan sejak akhir 2016 dan ditargetkan selesai 2019 dihentikan untuk sementara waktu.
Menurut Agoes, pemerataan pembangunan yang masif dilakukan dalam empat tahun terakhir pemerintah di Papua sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat setempat.
Beragam infrastruktur dibangun, antara lain jalan, jembatan, wilayah perbatasan antar-negara, bandara, pelabuhan, telekomunikasi hingga energi termasuk listrik yang menerangi sejumlah wilayah Papua.
Selain itu, kata dia, kebijakan pemerintah menerapkan BBM satu harga serta memangkas harga semen sehingga mampu mengakselerasi pembangunan di "Bumi Cendrawasih".
Pihaknya mendesak pemerintah, khususnya TNI dan Polri untuk bersikap tegas terhadap segala bentuk aksi yang merongrong NKRI.
"Tidak perlu khawatir dituduh melanggar hak asasi manusia, sebab ini jelas-jelas mereka para kelompok bersenjata itu yang keji dan melanggar HAM," katanya.
Sementara itu, Sekretaris GM FKPPI Jatim Didik Prasetiyono menyampaikan bahwa KKB hanya mengacau dan tak ingin Papua sepenuhnya teraliri listrik dan tersambung dari satu kota ke kota lain.
"Maka pilihannya hanya satu, yaitu ditertibkan. Khusus mahasiswa-mahasiswa yang mendukung separatisme Papua, kalian harus paham bahwa kemajuan Papua sudah tampak di depan mata. Mari dukung pembangunan untuk kesejahteraan Papua," ujarnya.
GM FKPPI, lanjut dia, siap membantu aparat menertibkan secara damai aksi pendukung separatisme Papua, termasuk berdialog, membangun kesepahaman, membuka ruang publik, bahkan siap memfasilitasi penyampaian aspirasi soal pembangunan Papua ke pemerintah. (*)
Baca juga: KSP: Pembangunan di Papua Terus Berlangsung
Baca juga: Polda Jatim Kirim 100 Personel Brimob ke Papua
Baca juga: Sandiaga Kutuk Penembakan Pekerja di Papua (Video)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018