Surabaya (Antaranews Jatim) - Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Jawa Timur, meminta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan setempat untuk segera mengakuisisi kepesertaan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya, Dwi Purnomo, Rabu mengatakan, kalau untuk akuisisi pekerja penerima upah atau perusahaan memang tidak ada masalah.
"Hal itu karena sebelum melakukan perizinan perusahaan wajib mengikutsertakan pekerja mereka dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi, untuk pelaku UMKM ini, masih banyak yang belum terlindungi," katanya usai kegiatan Focus Groups Discussion BPJS Ketenagakerjaan se Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya di salah satu hotel di Surabaya, Rabu.
Sedangkan untuk pelaku UMKM, kata dia, sampai dengan saat ini masih belum terakuisisi dan jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu untuk wilayah Surabaya ini.
"Kami berharap dengan sudah diakuisisi kepesertaan mereka, maka para pekerja yang ada di Kota Surabaya ini sudah terlindungi dan bisa bekerja dengan nyaman," katanya.
Pihaknya sangat mengapresiasi kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan ini karena termasuk dalam "zero" komplain, dan kalaupun ada komplain biasanya masalah administrasi yang tidak dipahami peserta.
"Tetapi kalau penolakan dana klaim, selama ini saya masih belum menerima laporan yang masuk," ujarnya.
Sementara itu, Perwakilan Kepala BPJS Ketenagakerjaan se-Surabaya Suharto, mengatakan pihaknya saat ini terus meningkatkan akuisisi kepesertaan pekerja di Surabaya ini.
"Saat ini, khusus untuk cabang Karimunjawa dari target 87 ribu pekerja sudah diakuisisi 107 ribu pekerja dan itu berasal dari tenaga kerja kontrak yang memiliki kontribusi sebesar 45 persen. Diharapkan akhir tahun nanti bisa menjadi 120 ribu pekerja," katanya.
Pada kegiatan itu juga diserahkan penyerahan secara simbolis pencairan dana klaim kepada para peserta baik itu kecelakaan kerja atau meninggal dunia kepada ahli waris. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya, Dwi Purnomo, Rabu mengatakan, kalau untuk akuisisi pekerja penerima upah atau perusahaan memang tidak ada masalah.
"Hal itu karena sebelum melakukan perizinan perusahaan wajib mengikutsertakan pekerja mereka dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi, untuk pelaku UMKM ini, masih banyak yang belum terlindungi," katanya usai kegiatan Focus Groups Discussion BPJS Ketenagakerjaan se Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya di salah satu hotel di Surabaya, Rabu.
Sedangkan untuk pelaku UMKM, kata dia, sampai dengan saat ini masih belum terakuisisi dan jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu untuk wilayah Surabaya ini.
"Kami berharap dengan sudah diakuisisi kepesertaan mereka, maka para pekerja yang ada di Kota Surabaya ini sudah terlindungi dan bisa bekerja dengan nyaman," katanya.
Pihaknya sangat mengapresiasi kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan ini karena termasuk dalam "zero" komplain, dan kalaupun ada komplain biasanya masalah administrasi yang tidak dipahami peserta.
"Tetapi kalau penolakan dana klaim, selama ini saya masih belum menerima laporan yang masuk," ujarnya.
Sementara itu, Perwakilan Kepala BPJS Ketenagakerjaan se-Surabaya Suharto, mengatakan pihaknya saat ini terus meningkatkan akuisisi kepesertaan pekerja di Surabaya ini.
"Saat ini, khusus untuk cabang Karimunjawa dari target 87 ribu pekerja sudah diakuisisi 107 ribu pekerja dan itu berasal dari tenaga kerja kontrak yang memiliki kontribusi sebesar 45 persen. Diharapkan akhir tahun nanti bisa menjadi 120 ribu pekerja," katanya.
Pada kegiatan itu juga diserahkan penyerahan secara simbolis pencairan dana klaim kepada para peserta baik itu kecelakaan kerja atau meninggal dunia kepada ahli waris. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018