Surabaya (Antaranews Jatim) - Musyafak Rouf kembali memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya berdasarkan Surat Keputuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Nomor 26348/DPP-03/VI/A.1/V/2018 Tentang Penetapan Susunan DPC PKB Surabaya.
"SK Kepengurusan DPC PKB Surabaya baru keluar pada 15 Mei lalu. SK itu ditandatangani langsung Ketua Umum dan Sekjen DPP PKB," kata Sekretaris DPC PKB Surabaya Mazlan Manzyur kepada Antara di Surabaya, Rabu.
Adapun susunan kepengurusan DPC PKB Surabaya periode 2018-2023 yakni Ketua Dewan Syuro K.H. Mas Yusuf Mansyur dan Sekretaris H. Masduki Toha. Sedangkan Ketua Tanfidz Musyafak Rouf, Sekretaris Mazlan Mansyur dan Bandahara Laila Mufidah.
Diketahui Musyafak Rouf sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua DPC PKB Surabaya pada periode 2008-2013. Hanya saja, kepemimpinan Musyafak tidak sampai selesai karena tersandung persoalan hukum sehingga DPP PKB Surabaya menunjuk Syamsul Arifin menjadi Ketua DPC PKB Surabaya.
Sempat terjadi kekosongan kepemimpinan di DPC PKB Surabaya setelah masa kepengurusan PKB yang dipimpin Syamsul Arifin berakhir pada 21 Maret 2018. Namun kemudian DPP PKB mengeluarkan SK penunjukkan Musyafak Rouf sebagai Ketua DPC PKB Surabaya pada 15 Mei 2018.
Meski demikian, lanjut dia, dalam kepengurusan yang baru ini, tetap memasukkan kepengurusan lama yakni Syamsul Arifin sebagai Wakil Ketua DPC PKB Surabaya dan Satuham yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua DPC PKB Surabaya mengisi posisi baru sebagai Wakil Sekretaris DPC PKB Surabaya.
Menurut Mazlan, dengan adanya SK yang baru ini, maka pengurus yang terbentuk langsung kerja. Salah satu yang baru saja dilakukan adalah membentuk kepengurusan Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) yang sebelumnya diketuai Wakil Ketua DPC PKB Surabaya Satuham.
"Pengurus sudah mergerak cepat membentuk pengurus LPP," kata anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PKB ini.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Surabaya Masduki Toha mengatakan pascastruktur kepengurusan partai terbentuk, pengurus sudah menggelar rapat konsolidasi sebanyak dua kali.
"Kita cepat melakukan konsolidasi terutama untuk pemenangan Pilkada Jatim," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya sekaligus Penasehat Fraksi PKB ini.
Adapun agenda utama kepengurusan baru kali ini adalah melakukan recoveri kepengurusan internal DPC PKB dan pembenahan kepengurusan dewan pimpinan anak cabang (DPAC).
"Kepengurusan PAC banyak yang kosong. Saat ini sudah ada 17 DPAC yang dapat SK baru dari DPW PKB Jatim," katanya.
Sementara, kepengurusan DPAC lainnya yang belum mendapatkan SK, Masduki mengatakan, pihaknya akan mencari formula yang baik. "Yang pasti penyelesaian PAC menjadi agenda prioritas," katanya.
Ia menambahkan kepengurusan DPAC ini merupakan ujung tombak partai politik dalam mendongkrak dukungan masyarakat dalam menghadapi Pilkada Jatim, Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
"DPAC adalah mesin politik partai yang harus segera dipanasi. Mengingat banyak agenda besar yang sudah di depan mata," katanya.
Sedangkan mengenai penjaringan bakal anggota legislatif yang sudah berlangsung saat ini, anggota DPRD Surabaya yang sudah menjabat selama tiga periode ini menyatakan tetap berjalan. "Prosesnya kan terakhir Juli nanti," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"SK Kepengurusan DPC PKB Surabaya baru keluar pada 15 Mei lalu. SK itu ditandatangani langsung Ketua Umum dan Sekjen DPP PKB," kata Sekretaris DPC PKB Surabaya Mazlan Manzyur kepada Antara di Surabaya, Rabu.
Adapun susunan kepengurusan DPC PKB Surabaya periode 2018-2023 yakni Ketua Dewan Syuro K.H. Mas Yusuf Mansyur dan Sekretaris H. Masduki Toha. Sedangkan Ketua Tanfidz Musyafak Rouf, Sekretaris Mazlan Mansyur dan Bandahara Laila Mufidah.
Diketahui Musyafak Rouf sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua DPC PKB Surabaya pada periode 2008-2013. Hanya saja, kepemimpinan Musyafak tidak sampai selesai karena tersandung persoalan hukum sehingga DPP PKB Surabaya menunjuk Syamsul Arifin menjadi Ketua DPC PKB Surabaya.
Sempat terjadi kekosongan kepemimpinan di DPC PKB Surabaya setelah masa kepengurusan PKB yang dipimpin Syamsul Arifin berakhir pada 21 Maret 2018. Namun kemudian DPP PKB mengeluarkan SK penunjukkan Musyafak Rouf sebagai Ketua DPC PKB Surabaya pada 15 Mei 2018.
Meski demikian, lanjut dia, dalam kepengurusan yang baru ini, tetap memasukkan kepengurusan lama yakni Syamsul Arifin sebagai Wakil Ketua DPC PKB Surabaya dan Satuham yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua DPC PKB Surabaya mengisi posisi baru sebagai Wakil Sekretaris DPC PKB Surabaya.
Menurut Mazlan, dengan adanya SK yang baru ini, maka pengurus yang terbentuk langsung kerja. Salah satu yang baru saja dilakukan adalah membentuk kepengurusan Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) yang sebelumnya diketuai Wakil Ketua DPC PKB Surabaya Satuham.
"Pengurus sudah mergerak cepat membentuk pengurus LPP," kata anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PKB ini.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Surabaya Masduki Toha mengatakan pascastruktur kepengurusan partai terbentuk, pengurus sudah menggelar rapat konsolidasi sebanyak dua kali.
"Kita cepat melakukan konsolidasi terutama untuk pemenangan Pilkada Jatim," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya sekaligus Penasehat Fraksi PKB ini.
Adapun agenda utama kepengurusan baru kali ini adalah melakukan recoveri kepengurusan internal DPC PKB dan pembenahan kepengurusan dewan pimpinan anak cabang (DPAC).
"Kepengurusan PAC banyak yang kosong. Saat ini sudah ada 17 DPAC yang dapat SK baru dari DPW PKB Jatim," katanya.
Sementara, kepengurusan DPAC lainnya yang belum mendapatkan SK, Masduki mengatakan, pihaknya akan mencari formula yang baik. "Yang pasti penyelesaian PAC menjadi agenda prioritas," katanya.
Ia menambahkan kepengurusan DPAC ini merupakan ujung tombak partai politik dalam mendongkrak dukungan masyarakat dalam menghadapi Pilkada Jatim, Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
"DPAC adalah mesin politik partai yang harus segera dipanasi. Mengingat banyak agenda besar yang sudah di depan mata," katanya.
Sedangkan mengenai penjaringan bakal anggota legislatif yang sudah berlangsung saat ini, anggota DPRD Surabaya yang sudah menjabat selama tiga periode ini menyatakan tetap berjalan. "Prosesnya kan terakhir Juli nanti," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018