DPRD Surabaya Soroti Sulitnya Akses e-Controling

Surabaya (Antara Jatim) - DPRD Kota Surabaya menyoroti sulitnya mengakses e-Controling untuk mengetahui data serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2017.

     

Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Reni Astuti, di Surabaya, Kamis, mengatakan untuk mengetahui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mana saja yang serapan anggaranya rendah pada 2017, maka perbandingannya juga harus mengetahui serapan anggaran pada 2016.

"Sayangnya, di tahun 2017 untuk mendapatkan akses data serapan melalui e-Controlling tidak mudah. Kondisi ini sudah terjadi sejak dua tahun lalu. Padahal dulu kami bisa akses bareng untuk mengawal kineraja serapan," katanya.

Menurut dia, untuk mendapatkan data serapan hanya bisa dilakukan ketika ada kegiatan rapat. Reni mengaku, apabila anggota dewan menanyakan kesulitan mengakses data serapan, pemerintah kota tidak memberikan penjelasan. Sebelumnya, masing-masing komisi dalam menjalankan fungsi pengawasan APBD bisa mengaksesnya setiap saat.

"Bahkan, kalau masyarakat meminta juga bisa, karena berkaitan dengan informasi publik," kata anggota Komisi D DPRD Surabaya ini.

Saat bisa mengakses data serapan anggaran, lanjut dia, kalangan dewan terutama badan anggaran bisa mengetahui akumulasi anggaran SKPD, kemudian detail serapan anggaran di SKPD berkaitan dengan belanja langsung dan tidak langsung.

"Sekarang dewan tidak bisa mengetahui secara daring (dalam jaringan)," ujar Reni.

Padahal, lanjut dia, jika kalangan dewan bisa mengetahui setiap harinya  progres serapan, maka apabila terjadi pelambatan, Pemkot Surabaya bisa dimintai penjelasan. 

Menurutnya, fungsi budgeting DPRD tidak hanya menganggarkan, tapi juga mengetahui implementasi anggarannya. "Harus diakui, jika legislatif melakukan pengawasan akan berpengaruh pada kinerja SKPD," katanya.

Meski demikian, Reni mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, hingga awal Desember 2017, serapan anggaran sekitar 78 persen dari total APBD yang berkisar Rp8,7 triliun. Sementara, pada tahun 2016, dari hasil audit BPK serapannya mencapai 88,13 persen.

"Angka di atas 85 persen bisa dikatakan cukup bagus dibandingkan beberapa tahun sebelumnya," katanya.

Reni menambahkan salah satu ukuran kinerja pemerintah daerah bisa dilihat dari kinerja APBD dan indikator keberhasilan kinerja adalah serapan anggaran, disamping indikator lainnya, seperti terselesaikannya program yang dibuat berdampak pada masyarakat.

"Misalkan, pembangunan jalan, bantuan kesehatan, dana pendidikan sejauh mana bisa bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Anggota Komisi D ini menilai jika ingin melihat kinerja serapan di tahun 2017, acuannya adalah APBD Tahun 2016. Jika hingga awal Desember serapan anggaran berkisar 78 persen, Reni pesimistis bisa melampaui tahun sebelumnya.

"Karena waktunya pendek. Dari 78 ke 88,13 rentangnya sangat panjang," katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Bina Program Pemkot Surabaya Didik Irianto hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi mengenai sulitnya akses e-Conrtroling tersebut. Saat dihubungi melalui ponselnya tidak aktif.