Dana Insentif Daerah Banyuwangi Melonjak Rp75 Miliar

Banyuwangi (Antara Jatim) - Pemkab Banyuwangi mendapatkan dana insentif daerah (DID) 2018 sebesar Rp75 miliar dari Kementerian Keuangan, naik drastis dari tahun sebelumnya yang hanya Rp7,5 miliar.

"Ini perolehan luar biasa bagi daerah seperti Banyuwangi. Kami berterima kasih ke pemerintah pusat. Tentunya dana ini didedikasikan sepenuhnya untuk mendukung pembangunan daerah guna menyukseskan Nawacita Presiden Jokowi," kata Bupati Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Senin.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samsudin mengatakan, DID yang diterima Banyuwangi sebesar RP 75 miliar terdiri atas dana insentif dasar Rp7,5 miliar dan dana insentif kinerja daerah Rp 67,5 miliar.

"Untuk dana insentif dasar, semua daerah yang mencapai WTP tiga kali berturut-turut besarnya sama, tapi untuk kinerja daerah berbeda-beda. Alhamdulillah Banyuwangi dinilai kinerjanya sangat baik," kata Samsudin.

Artinya, sambung Samsudin, kriterianya bukan hanya soal administrasi pengelolaan keuangan daerah, tapi juga kinerja daerah dalam peningkatan pelayanan publik dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Anas mengatakan, selama ini Banyuwangi terus melakukan berbagai inovasi demi kemajuan daerah. Mulai inovasi bidang pelayanan publik, pemerintahan, hingga yang terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat. 

Dari sisi pelayanan publik, ada inovasi program Samrt Kampung yang menjadikan desa sebagai garda terdepan pelayanan. Program itu ditopang e-village budgeting dan e-monitoring system. Ada pula Mal Pelayanan Publik yang telah mengintegrasikan 142 jenis dokumen/izin di satu tempat, sehingga warga dimudahkan. 

Program pengembangan ekonomi juga dipacu melalui pariwisata, pertanian, dan UMKM. Hasilnya, pendapatan per kapita warga juga melonjak dari Rp 20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun. Kemiskinan bisa ditekan signifikan hingga level 8,79 persen, relatif jauh di bawah rata-rata Jatim dan nasional.

Anas menekankan, inovasi-inovasi itu tidak kemudian mengabaikan prinsip tata kelola keuangan yang baik.

"Dulu banyak yang mengkhawatirkan ide-ide baru semacam Banyuwangi Festival dan keterlibatan pihak ketiga dalam program kemiskinan akan menghalangi pelaporan keuangan daerah yang tertib dan baik. Tapi berkat kepatuhan dan ketelitian dalam menyusun laporan keuangan sesuai kaidah akuntansi keuangan negara, alhamdulillah kita bisa melakukannya," ujarnya.(*)