Sampang (Antara Jatim) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Jawa Timur, Malik Amrullah menyatakan sebanyak 108 desa di 14 kecamatan hingga kini belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Hanya 72 desa dari total 180 desa di Sampang ini yang telah mendirikan BUMDes, sedangkan 108 lainnya belum," ujar Malik di Sampang, Kamis.
Padahal, pembentukan BUMDes merupakan program prioritas yang diluncurkan pemerintah pusat sebagai program nasional sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014.
Ketentuan ini mengharuskan semua desa harus memiliki BUMDes.
Malik menjelaskan, yang menjadi permasalahan banyaknya desa yang belum membentuk BUMDes karena terkendala Sumber Daya Manusia (SDM).
Masyarakat perdesaan, kata dia, belum mampu mengelola BUMDes, meski Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah melakukan sosialisasi secara intens di setiap desa.
"Jadi, kendala utamanya mengapa di Sampang ini masih banyak desa yang belum membentuk BUMDes, karena faktor SDM yang belum memadai," ujarnya.
Namun demikian, pihaknya memastikan menjelang tutup tahun anggaran 2017 Pemkab Sampang akan berupaya agar seluruh desa membentuk BUMDes.
Dengan demikian, pada awal 2018, setiap desa telah memiliki BUMDes. Jika desa tidak membentuk BUMDes maka bisa dijatuhi sanksi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Hanya 72 desa dari total 180 desa di Sampang ini yang telah mendirikan BUMDes, sedangkan 108 lainnya belum," ujar Malik di Sampang, Kamis.
Padahal, pembentukan BUMDes merupakan program prioritas yang diluncurkan pemerintah pusat sebagai program nasional sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014.
Ketentuan ini mengharuskan semua desa harus memiliki BUMDes.
Malik menjelaskan, yang menjadi permasalahan banyaknya desa yang belum membentuk BUMDes karena terkendala Sumber Daya Manusia (SDM).
Masyarakat perdesaan, kata dia, belum mampu mengelola BUMDes, meski Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah melakukan sosialisasi secara intens di setiap desa.
"Jadi, kendala utamanya mengapa di Sampang ini masih banyak desa yang belum membentuk BUMDes, karena faktor SDM yang belum memadai," ujarnya.
Namun demikian, pihaknya memastikan menjelang tutup tahun anggaran 2017 Pemkab Sampang akan berupaya agar seluruh desa membentuk BUMDes.
Dengan demikian, pada awal 2018, setiap desa telah memiliki BUMDes. Jika desa tidak membentuk BUMDes maka bisa dijatuhi sanksi. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017