Madiun (Antara Jatim) - KPU Kota Madiun, Jawa Timur menyebutkan bahwa pendaftar anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan bertugas pada pilkada serentak tahun 2018 masih kurang.
Komisioner KPU Kota Madiun Rochani Hidayat, Sabtu mengatakan hingga sehari jelang penyerahan administrasi calon anggota PPS dan PPK pada hari Jumat (20/10) masih ada satu dari 27 kelurahan yang belum mendaftar atau mengirimkan perwakilannya.
"Tinggal satu saja, yaitu Kelurahan Ngegong. Kota Madiun ini membutuhkan 81 PPS untuk 81 TPS," ujar Rohani kepada wartawan.
Menurut dia, sebelumnya ada empat kelurahan yang belum mengembalikan formulir pendaftaran PPS. Keempat kelurahan tersebut adalah Ngegong, Patihan, Pilangbango, dan Josenan.
"Namun, tiga kelurahan di antaranya akhirnya mengembalikan formulir dan tinggal tersisa Kelurahan Ngegong," katanya.
Ia menilai beberapa kelurahan tersebut belum mendaftar karena minat warga untuk menjadi PPS tergolong rendah.
Pihaknya telah menghubungi bagian berwenang di kelurahan-kelurahan yang sempat tidak mengirim calon peserta PPS. Diharapkan pada hari terakhir pendaftaran, kebutuhan 81 anggota PPS dapat terpenuhi.
"Masih ada Sabtu (21/10) untuk pendaftaran. Seharian ini akan kami tunggu," kata dia.
Ia menambahkan, setelah pengembalian formulir nantinya masih ada pemeriksaan berkas atau seleksi adminitrasi. Setelah itu dilanjutkan dengan tes tulis dan wawancara.
Secara total KPU Kota Madiun nantinya membutuhkan 15 petugas PPK dan 81 petugas PPS. Dimana, masing-masing dari tiga kecamatan akan ada lima petugas PPK dan tiga orang petugas PPS di setiap 27 kelurahan.
Sementara, guna persiapan Pilkada Kota Madiun 2018, KPU setempat intensif melakukan tahapan demi tahapan dengan seksama. Di antaranya tahapan sosialisasi, rekrutmen PPS dan PPK, dan lainnya. pihaknya berharap sosialisasi intesif yang dilakukan tersebut mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pilkada serentak 2018. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017