Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadwalkan akan menutup lokalisasi Balong Cangkring di Kota Mojokerto pada 29 Mei 2016 sekaligus sebagai lokalisasi terakhir penutupan di wilayah setempat.
"Jadwalnya 29 Mei dan menjadi yang terakhir penutupan lokalisasi di Jatim," ujar Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim, Siti Nurahmi, kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Saat ini, proses penutupannya masuk validasi data dari pemerintah setelah beberapa kali mengalami kendala dan kesulitan.
"Setelah beberapa kali rapat dengan semua kalangan, termasuk dengan pihak yayasan (Yayasan Mojopahit) yang setuju jika lokalisasi ditutup," ucapnya.
Balong Cangkring merupakan satu-satunya lokalisasi dari 47 lokalisasi yang belum berhasil ditutup Pemprov Jatim melalui program penutupan lokalisasi sejak 2010.
Penutupan lokalisasi ini terbilang lambat karena kompleks lokalisasi adalah milik sebuah yayasan sosial, yakni Yayasan Mojopahit dan enggan disebut lokalisasi oleh pemilik.
Menurut dia, Yayasan Mojopahit telah menyodorkan data masyarakat terdampak penutupan lokalisasi sebanyak 1.317 kepala keluarga, dan meminta diberikan kompensasi.
Namun, kata dia, pihaknya belum berani menyebutkan kompensasi bantuan warga terdampak berapa jumlahnya karena tergantung keputusan Gubernur Jatim Soekarwo.
"Tentunya menyesuaikan anggaran yang ada. Perkiraan saya mungkin bantuan yang bisa diberikan sebesar Rp5 juta, tapi itu maksimal dan bisa kurang," katanya.
Untuk para wanita tuna susila (WTS), perempuan yang akrab disapa Bu Mimin ini menjelaskan terdapat sebanyak 89 orang di daerah tersebut, meski beberapa di antaranya telah memilih pulang dengan suka rela.
Para WTS ini, lanjut dia, akan mendapat pelatihan atau keterampilan khusus agar saat lokalisasi ditutup, para WTS bisa beralih menjadi wirausahawan.
"Oleh karena itu, Pemprov Jatim juga akan memberikan bantuan modal kepada WTS, sama seperti yang dilakukan saat penutupan lokalisasi lain di Jatim," katanya.
Selain itu, komunikasi beserta koordinasi dengan Pemkot Mojokerto dan Kementerian Sosial akan terus dilakukan, termasuk bagaimana cara penanganan usai penutupan dan penanganan para WTS, maupun pemilik warung di sekitar lokasi.
"Koordinasi terus berjalan, termasuk apakah saat penutupan nanti Menteri Sosial Khofifah Indar Parawasansa akan datang atau tidak," katanya.
Sementara itu, jika lokalisasi Balong Cangkring ditutup maka Pemprov Jatim berhasil sukses menutup 47 lokalisasi yang tersebar di sejumlah daerah.
Terakhir, Pemprov Jatim dan Kementerian Sosial secara resmi menutup lokalisasi Kedung Banteng di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo sebelum bulan suci Ramadhan lalu, atau tepatnya 9 Juni 2015. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Jadwalnya 29 Mei dan menjadi yang terakhir penutupan lokalisasi di Jatim," ujar Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim, Siti Nurahmi, kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Saat ini, proses penutupannya masuk validasi data dari pemerintah setelah beberapa kali mengalami kendala dan kesulitan.
"Setelah beberapa kali rapat dengan semua kalangan, termasuk dengan pihak yayasan (Yayasan Mojopahit) yang setuju jika lokalisasi ditutup," ucapnya.
Balong Cangkring merupakan satu-satunya lokalisasi dari 47 lokalisasi yang belum berhasil ditutup Pemprov Jatim melalui program penutupan lokalisasi sejak 2010.
Penutupan lokalisasi ini terbilang lambat karena kompleks lokalisasi adalah milik sebuah yayasan sosial, yakni Yayasan Mojopahit dan enggan disebut lokalisasi oleh pemilik.
Menurut dia, Yayasan Mojopahit telah menyodorkan data masyarakat terdampak penutupan lokalisasi sebanyak 1.317 kepala keluarga, dan meminta diberikan kompensasi.
Namun, kata dia, pihaknya belum berani menyebutkan kompensasi bantuan warga terdampak berapa jumlahnya karena tergantung keputusan Gubernur Jatim Soekarwo.
"Tentunya menyesuaikan anggaran yang ada. Perkiraan saya mungkin bantuan yang bisa diberikan sebesar Rp5 juta, tapi itu maksimal dan bisa kurang," katanya.
Untuk para wanita tuna susila (WTS), perempuan yang akrab disapa Bu Mimin ini menjelaskan terdapat sebanyak 89 orang di daerah tersebut, meski beberapa di antaranya telah memilih pulang dengan suka rela.
Para WTS ini, lanjut dia, akan mendapat pelatihan atau keterampilan khusus agar saat lokalisasi ditutup, para WTS bisa beralih menjadi wirausahawan.
"Oleh karena itu, Pemprov Jatim juga akan memberikan bantuan modal kepada WTS, sama seperti yang dilakukan saat penutupan lokalisasi lain di Jatim," katanya.
Selain itu, komunikasi beserta koordinasi dengan Pemkot Mojokerto dan Kementerian Sosial akan terus dilakukan, termasuk bagaimana cara penanganan usai penutupan dan penanganan para WTS, maupun pemilik warung di sekitar lokasi.
"Koordinasi terus berjalan, termasuk apakah saat penutupan nanti Menteri Sosial Khofifah Indar Parawasansa akan datang atau tidak," katanya.
Sementara itu, jika lokalisasi Balong Cangkring ditutup maka Pemprov Jatim berhasil sukses menutup 47 lokalisasi yang tersebar di sejumlah daerah.
Terakhir, Pemprov Jatim dan Kementerian Sosial secara resmi menutup lokalisasi Kedung Banteng di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo sebelum bulan suci Ramadhan lalu, atau tepatnya 9 Juni 2015. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016