Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrsai dan Kependudukan menyiapkan pelatihan bagi korban pemecatan hubungan kerja (PHK) sebagai wujud pemberdayaan dan penambahan keahlian.
"Langkah ini juga menjadi solusi bagi karyawan yang berhenti bekerja agar bisa tetap menghidupi keluarganya," ujar Kepala Disnakertransduk Jatim Sukardo kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Pihaknya menargetkan pada tahun ini bisa melatih sekitar 18 ribu orang untuk diberdayakan dan dilatih di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov Jatim.
Sistem pelatihan yang diterapkan kali ini, kata dia, berbeda dengan pelatihan di BLK sebelumnya yang sama dengan sistem sekolah.
"Peserta menerima materi dan praktik, tapi pembinaan setelah pelatihan kurang diperhatikan. Kini, sistem itu berubah, yaitu pelatihan sekaligus pemberdayaan untuk mandiri," ucapnya.
Penyampaian materi dibagi menjadi tiga tahap, yakni pembelajaran produksi, pemasaran dan manajemen usaha dengan jenis pelatihan di antaranya keterampilan menjahit, otomotif dan kuliner.
Setelah lulus, lanjut dia, ada dua langkah yang akan diterapkan, masing-masing menyalurkannya ke perusahaan dan mengupayakan kredit perbankan untuk modal usaha.
"Pada tahun lalu kami juga menyalurkan sebanyak 950 lulusan BLK ke PT PAL," kata pejabat eselon II tersebut.
Selain itu, pihaknya juga menggandeng penyumbang dana untuk pembinaan yang berasal dari Perbankan, seperti Bank Jatim, Bank UMKM, serta bank lain yang memiliki kredit untuk rakyat kecil.
Tidak itu saja, Disnakertransduk juga menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM Jatim agar ikut bertanggung jawab pada pembentukan mental dan pelatihan.
"Harapannya mereka diajarkan menjadi seorang wirausahawan yang baik dan terlatih," kata mantan Sekretaris DPRD Jatim tersebut.
Sementara itu, langkah BLK mendapat apresiasi positif dari anggota Komisi DPRD Jatim Agus Maimun karena turut membantu memecahkan solusi pengangguran.
"Ini adalah tanggung jawab bersama sehingga pemerintah tidak mampu mengatasinya sendiri dan ada sinergi dari pemerintah, perbankan serta perusahaan," kata politisi Partai Amanat Nasional tersebut. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Langkah ini juga menjadi solusi bagi karyawan yang berhenti bekerja agar bisa tetap menghidupi keluarganya," ujar Kepala Disnakertransduk Jatim Sukardo kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Pihaknya menargetkan pada tahun ini bisa melatih sekitar 18 ribu orang untuk diberdayakan dan dilatih di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov Jatim.
Sistem pelatihan yang diterapkan kali ini, kata dia, berbeda dengan pelatihan di BLK sebelumnya yang sama dengan sistem sekolah.
"Peserta menerima materi dan praktik, tapi pembinaan setelah pelatihan kurang diperhatikan. Kini, sistem itu berubah, yaitu pelatihan sekaligus pemberdayaan untuk mandiri," ucapnya.
Penyampaian materi dibagi menjadi tiga tahap, yakni pembelajaran produksi, pemasaran dan manajemen usaha dengan jenis pelatihan di antaranya keterampilan menjahit, otomotif dan kuliner.
Setelah lulus, lanjut dia, ada dua langkah yang akan diterapkan, masing-masing menyalurkannya ke perusahaan dan mengupayakan kredit perbankan untuk modal usaha.
"Pada tahun lalu kami juga menyalurkan sebanyak 950 lulusan BLK ke PT PAL," kata pejabat eselon II tersebut.
Selain itu, pihaknya juga menggandeng penyumbang dana untuk pembinaan yang berasal dari Perbankan, seperti Bank Jatim, Bank UMKM, serta bank lain yang memiliki kredit untuk rakyat kecil.
Tidak itu saja, Disnakertransduk juga menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM Jatim agar ikut bertanggung jawab pada pembentukan mental dan pelatihan.
"Harapannya mereka diajarkan menjadi seorang wirausahawan yang baik dan terlatih," kata mantan Sekretaris DPRD Jatim tersebut.
Sementara itu, langkah BLK mendapat apresiasi positif dari anggota Komisi DPRD Jatim Agus Maimun karena turut membantu memecahkan solusi pengangguran.
"Ini adalah tanggung jawab bersama sehingga pemerintah tidak mampu mengatasinya sendiri dan ada sinergi dari pemerintah, perbankan serta perusahaan," kata politisi Partai Amanat Nasional tersebut. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016