Trenggalek (Antara Jatim) - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menurunkan target denda pengujian kendaraan bermotor (KIR), karena pelanggaran administratif itu dianggap sulit diprediksi serta asumsi adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu-lintas.
"Kalaupun ada target tentu hal itu tidak bisa diproyeksikan secara kuantitatif, mengingat dari waktu ke waktu jumlahnya pun terus menurun," kata Kabid Teknis Sarana dan Prasarana Dishubkominfo Trenggalek, Muhammad Fatkhur Rohman di Trenggalek, Sabtu.
Ia mengakui pada tahun anggaran sebelumnya, 2015, dishubkominfo mendapat target khusus dari denda pelanggaran administratif pengujian kendaraan bermotor atau KIR sebesar Rp6 juta per tahun.
Namun seiring gencarnya sosialisasi dan penertiban aneka jenis kendaraan angkutan seperti MPU, bus umum, truk, pikap dan berbagai sarana angkut bermotor lain, mematok target denda lebih besar menurutnya menjadi tidak rasional.
"Idealnya, denda KIR justru harus menurun. Itu sebagai tolak ukur bahwa pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan selama ini membuahkan hasil," ujar Fatkhur.
Ia menjelaskan, selama ini denda yang dibebankan berasal dari 2 persen dari biaya uji kelayakan.
Namun kenyataannya, hal tersebut memang sulit diraih, sehingga satu-satunya jalan adalah mengurangi target tersebut agar tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
"Kalau lain sih bisa, tetapi yang satu ini memang harus dipertimbangkan masak-masak," sambungnya.
Kendati ada penurunan target retribusi denda, Fatkhur memastikan secara keseluruhan target PAD yang dibebankan pada sektor pengujian kendaraan bermotor mengalami peningkatan.
Jika pada 2015 realisasi PAD mencapai Rp435 juta, tahun ini melonjak menjadi sekitar Rp448 juta.
Rinciannya, papar dia, retribusi pelayanan dari Rp380 juta menjadi sekitar Rp401 juta, ganti buku KIR dari Rp49 juta menurun menjadi Rp47,25 juta, dan denda dari Rp6 juta menjadi sekitar Rp5 juta.
Dari total target itu, pengujian kendaraan bermotor masih menjadi ujung tombak untuk menyokong PAD.
"Yang jelas memang harus kerja keras meraih peningkatan target tersebut," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Kalaupun ada target tentu hal itu tidak bisa diproyeksikan secara kuantitatif, mengingat dari waktu ke waktu jumlahnya pun terus menurun," kata Kabid Teknis Sarana dan Prasarana Dishubkominfo Trenggalek, Muhammad Fatkhur Rohman di Trenggalek, Sabtu.
Ia mengakui pada tahun anggaran sebelumnya, 2015, dishubkominfo mendapat target khusus dari denda pelanggaran administratif pengujian kendaraan bermotor atau KIR sebesar Rp6 juta per tahun.
Namun seiring gencarnya sosialisasi dan penertiban aneka jenis kendaraan angkutan seperti MPU, bus umum, truk, pikap dan berbagai sarana angkut bermotor lain, mematok target denda lebih besar menurutnya menjadi tidak rasional.
"Idealnya, denda KIR justru harus menurun. Itu sebagai tolak ukur bahwa pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan selama ini membuahkan hasil," ujar Fatkhur.
Ia menjelaskan, selama ini denda yang dibebankan berasal dari 2 persen dari biaya uji kelayakan.
Namun kenyataannya, hal tersebut memang sulit diraih, sehingga satu-satunya jalan adalah mengurangi target tersebut agar tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
"Kalau lain sih bisa, tetapi yang satu ini memang harus dipertimbangkan masak-masak," sambungnya.
Kendati ada penurunan target retribusi denda, Fatkhur memastikan secara keseluruhan target PAD yang dibebankan pada sektor pengujian kendaraan bermotor mengalami peningkatan.
Jika pada 2015 realisasi PAD mencapai Rp435 juta, tahun ini melonjak menjadi sekitar Rp448 juta.
Rinciannya, papar dia, retribusi pelayanan dari Rp380 juta menjadi sekitar Rp401 juta, ganti buku KIR dari Rp49 juta menurun menjadi Rp47,25 juta, dan denda dari Rp6 juta menjadi sekitar Rp5 juta.
Dari total target itu, pengujian kendaraan bermotor masih menjadi ujung tombak untuk menyokong PAD.
"Yang jelas memang harus kerja keras meraih peningkatan target tersebut," ujarnya.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016