Banyuwangi (Antara Jatim) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kementerian PAN-RB) menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 sebagai yang terbaik se-Jawa Timur.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi kepada Penjabat (Pj) Bupati Banyuwangi Zarkasi di Gedung Grahadi, Surabaya, Jumat bersamaan dengan penyerahan penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten dan Kota Se-Jatim dan Sulawesi.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Banyuwangi Slamet Kariyono mengatakan Sakip Pemkab Banyuwangi 2015 mendapat predikat B dengan nilai 65,41 alias terbaik di Jatim.
"Penilaian Sakip dilakukan berjenjang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan Kementerian PAN-RB. Kami bersyukur Banyuwangi dinilai sangat baik, dan ini jadi motivasi agar ke depan bisa semakin baik lagi," ujarnya saat dihubungi dari Banyuwangi.
Sakip adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga pelaporan kinerja. Sistem ini juga menyangkut soal akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Dengan sistem Sakip, kata Slamet, kinerja pemerintahan diharapkan bisa fokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus kinerja yang mengarah pada hasil dari program pembangunan.
Menurut dia, kunci keberhasilan Banyuwangi meraih predikat memuaskan tersebut adalah komitmen pimpinan daerah yang sangat tinggi dan konsisten terhadap dokumen perencanaan sampai pertanggungjawaban pembangunan.
"Hal ini juga ditopang oleh kebersamaan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Seperti yang sering disampaikan, bekerja itu harus, mempertanggungjawabkan hasil kerja itu wajib," kata Slamet.
Selain itu, katanya, Tim Sakip Pemkab Banyuwangi selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Evaluasi dilaksanakan secara berkala, termasuk dengan melibatkan lembaga independen untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan publik atas kinerja Pemkab Banyuwangi.
"Dari situ kami membenahi kekurangan-kekurangan," ujarnya.
Slamet mengatakan pembenahan kinerja pemerintah daerah memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai hambatan dan tantangan muncul, yang lalu dijawab dengan sejumlah solusi dan inovasi.
"Dampak dari pembenahan di pemerintahan daerah kami bisa diukur. Misalnya dengan program-program yang memudahkan masyarakat seperti pengurusan akta kelahiran berbasis online. Kinerja daerah juga terlihat dari peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, penurunan kemiskinan, dan indikator-indikator konkrit lainnya," kata Slamet.
Dia menjelaskan, dalam berbagai kesempatan, ada semangat yang selalu digaungkan di Banyuwangi, yaitu "perubahan tak menjanjikan kemajuan, tapi kemajuan tak akan terwujud tanpa perubahan". Dari itu birokrasi Banyuwangi terus berbenah.
"Tentu perubahan ini bertahap. Tidak semuanya bisa langsung ideal. Fondasi perubahan dibangun berkelanjutan," tutur Slamet.
Sementara itu, saat memberikan arahan, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menekankan poin penting yang menjadi pertimbangan penilaian, yakn komitmen dan inovasi yang dilakukan setiap kepala daerah.
"50 persen penilaian ditentukan oleh sejauh mana komitmen kepala daerah untuk melakukan perubahan tata kelola pemerintahan yang taat asas," katanya.
Selain Banyuwangi, ada sembilan kabupaten dan kota lain di antara 38 kabupaten/kota se-Jatim yang juga mendapat predikat B. Namun, nilai Banyuwangi ditetapkan yang tertinggi. Dengan nilai 65,41, kinerja Banyuwangi melampaui rata-rata kabupaten/kota di Jatim yang sebesar 53,21. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Penghargaan diserahkan oleh Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi kepada Penjabat (Pj) Bupati Banyuwangi Zarkasi di Gedung Grahadi, Surabaya, Jumat bersamaan dengan penyerahan penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten dan Kota Se-Jatim dan Sulawesi.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Banyuwangi Slamet Kariyono mengatakan Sakip Pemkab Banyuwangi 2015 mendapat predikat B dengan nilai 65,41 alias terbaik di Jatim.
"Penilaian Sakip dilakukan berjenjang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan Kementerian PAN-RB. Kami bersyukur Banyuwangi dinilai sangat baik, dan ini jadi motivasi agar ke depan bisa semakin baik lagi," ujarnya saat dihubungi dari Banyuwangi.
Sakip adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga pelaporan kinerja. Sistem ini juga menyangkut soal akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Dengan sistem Sakip, kata Slamet, kinerja pemerintahan diharapkan bisa fokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus kinerja yang mengarah pada hasil dari program pembangunan.
Menurut dia, kunci keberhasilan Banyuwangi meraih predikat memuaskan tersebut adalah komitmen pimpinan daerah yang sangat tinggi dan konsisten terhadap dokumen perencanaan sampai pertanggungjawaban pembangunan.
"Hal ini juga ditopang oleh kebersamaan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Seperti yang sering disampaikan, bekerja itu harus, mempertanggungjawabkan hasil kerja itu wajib," kata Slamet.
Selain itu, katanya, Tim Sakip Pemkab Banyuwangi selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Evaluasi dilaksanakan secara berkala, termasuk dengan melibatkan lembaga independen untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan publik atas kinerja Pemkab Banyuwangi.
"Dari situ kami membenahi kekurangan-kekurangan," ujarnya.
Slamet mengatakan pembenahan kinerja pemerintah daerah memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai hambatan dan tantangan muncul, yang lalu dijawab dengan sejumlah solusi dan inovasi.
"Dampak dari pembenahan di pemerintahan daerah kami bisa diukur. Misalnya dengan program-program yang memudahkan masyarakat seperti pengurusan akta kelahiran berbasis online. Kinerja daerah juga terlihat dari peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, penurunan kemiskinan, dan indikator-indikator konkrit lainnya," kata Slamet.
Dia menjelaskan, dalam berbagai kesempatan, ada semangat yang selalu digaungkan di Banyuwangi, yaitu "perubahan tak menjanjikan kemajuan, tapi kemajuan tak akan terwujud tanpa perubahan". Dari itu birokrasi Banyuwangi terus berbenah.
"Tentu perubahan ini bertahap. Tidak semuanya bisa langsung ideal. Fondasi perubahan dibangun berkelanjutan," tutur Slamet.
Sementara itu, saat memberikan arahan, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menekankan poin penting yang menjadi pertimbangan penilaian, yakn komitmen dan inovasi yang dilakukan setiap kepala daerah.
"50 persen penilaian ditentukan oleh sejauh mana komitmen kepala daerah untuk melakukan perubahan tata kelola pemerintahan yang taat asas," katanya.
Selain Banyuwangi, ada sembilan kabupaten dan kota lain di antara 38 kabupaten/kota se-Jatim yang juga mendapat predikat B. Namun, nilai Banyuwangi ditetapkan yang tertinggi. Dengan nilai 65,41, kinerja Banyuwangi melampaui rata-rata kabupaten/kota di Jatim yang sebesar 53,21. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016