Serapan APBD Madiun 2015 Tidak Penuhi Target

Madiun (Antara Jatim) - Serapan APBD Kota Madiun, Jawa Timur, selama tahun 2015 yang tercatat oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat, tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan.

     

Data BPKAD Kota Madiun mencatat, target serapan APBD tahun 2015 di Kota Madiun mencapai 85 persen. Sedangkan realisasinya hanya tercapai sekitar 74 persen dari kekuatan APBD Kota Madiun sebesar Rp989 miliar. 

     

Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, Sabtu, di Madiun, mengatakan, minimnya serapan anggaran tersebut, bukan semata-mata kesalahan pemerintah daerah. Namun, juga dikarenakan keterlambatan pengesahkan anggaran dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) oleh kalangan legislatif.

     

"Dampak dari keterlambatan tersebut, anggaran yang ada tidak dapat digunakan secara optimal," ujar Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, kepada wartawan.

     

Menurut dia, satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemkot Madiun yang paling minim menyerap anggaran, adalah SKPD yang menerima kucuran dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Di antaranya, Dinas Pendidikan dan RSUD. 

    

 "Alasan lain kurang terserapnya DAK, salah satunya dipengaruhi kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah," kata dia.

     

Untuk itu, pihaknya tidak menginginkan hal serupa terjadi di tahun 2016. Ia meminta SKPD maksimal dalam menjalankan programnya yang telah diatur dalam APBD. Bahkan, ia menargetkan serapan anggaran di tahun 2016 bisa mencapai hingga 90 persen.

     

Data BPKAD Kota Madiun mencatat, APBD Kota Madiun tahun 2015 mencapai Rp989 miliar yang meliputi belanja langsung sebesar Rp454 miliar dan belanja tidak langsung dialokasikan Rp535 miliar.

    

Adapun, belanja langsung meliputi belanja pegawai sebesar Rp40 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp220 miliar, serta belanja modal Rp193 miliar.

     

Sementara, belanja tidak langsung meliputi, belanja pegawai sebesar Rp487 miliar, belanja hibah Rp18,6 miliar, belanja bansos Rp8 miliar. Keudian, belanja bantuan keuangan Rp684 miliar dan belanja tidak terduga dialokasikan sekitar Rp20 miliar. (*)