Surabaya (Antara Jatim) - SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) dan KKKS se - Jabanusa mendorong upaya percepatan dan penyederhanaan perizinan dalam kegiatan industri hulu migas melalui Forum Operasional 2015 di Yogyakarta.
"Pada kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 12-13 Agustus 2015 mengundang Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah serta seluruh BLH Kabupaten area operasi migas se–Jabanusa," kata Kepala Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas, Didik Sasono Setyadi, melalui siaran pers, di Surabaya, Jumat malam.
Ia mengungkapkan, saat ini permasalahan perijinan adalah banyaknya jenis dan proses perizinan serta banyak instansi atau pejabat yang berwenang mengeluarkan perizinan. Kemudian, banyak izin yang substansinya sama (duplikatif), masih banyak perizinan yang tidak jelas tata waktu waktunya, dan masih banyak izin yang tidak jelas biayanya.
"Bahkan, kini masih terdapat 69 jenis perizinan, 284 proses perizinan, 5.000 izin per tahun, 600.000 lembar dokumen persyaratan, dan 17 Instansi penerbit perizinan," ujarnya.
Sekretaris SKK Migas, Budi Agustyono, menyatakan, pada forum tersebut juga mengagendakan beberapa pembahasan yang tidak hanya penyederhanaan dan percepatan perizinan dalam kegiatan industri hulu migas. Namun, termasuk pembahasan prosedur dan efektifitas perizinan Amdal, UKL-UPL, dan Izin Lingkungan dalam Kegiatan Industri Hulu Migas, serta target realisasi kegiatan industri hulu migas tahun 2015.
"Kami yakin melalui kolaborasi antar SKK Migas dan Badan Lingkungan Hidup, forum ini diharapkan akan meningkatkan sinergi dalam rangka meminimalkan hambatan dan mempercepat penyelesaian proses perizinan lingkungan. Lalu, dapat menyukseskan program pengeboran dan survei yang telah direncanakan bersama para KKKS khususnya dalam hal mengatasi kendala proses perizinan lingkungan," katanya.
Plt Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, M Fatah Yasin, optimistis dengan adanya forum itu ada terobosan baru. Khususnya agar target pasokan minyak mentah di Indonesia dapat bertambah sehingga meningkatkan pendapatan nasional.
"Dengan begitu, pasokan minyak mentah tersedia secara terus-menerus sesuai target nasional," katanya.
Pada forum tersebut, lanjut dia, turut hadir sebagai narasumber antara lain Kepala Divisi Survey dan Pemboran SKK Migas, Kepala Subbagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas, dan VPMR Conoco Philips SKK Migas. Ada pula Kepala Dinas FKKLL SKK Migas, Kepala Dinas Keteknikan Geologi dan Geofisika, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.
"Selain itu, juga hadir perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan beberapa KKKS yang beroperasi di wilayah Jabanusa," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Pada kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 12-13 Agustus 2015 mengundang Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah serta seluruh BLH Kabupaten area operasi migas se–Jabanusa," kata Kepala Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas, Didik Sasono Setyadi, melalui siaran pers, di Surabaya, Jumat malam.
Ia mengungkapkan, saat ini permasalahan perijinan adalah banyaknya jenis dan proses perizinan serta banyak instansi atau pejabat yang berwenang mengeluarkan perizinan. Kemudian, banyak izin yang substansinya sama (duplikatif), masih banyak perizinan yang tidak jelas tata waktu waktunya, dan masih banyak izin yang tidak jelas biayanya.
"Bahkan, kini masih terdapat 69 jenis perizinan, 284 proses perizinan, 5.000 izin per tahun, 600.000 lembar dokumen persyaratan, dan 17 Instansi penerbit perizinan," ujarnya.
Sekretaris SKK Migas, Budi Agustyono, menyatakan, pada forum tersebut juga mengagendakan beberapa pembahasan yang tidak hanya penyederhanaan dan percepatan perizinan dalam kegiatan industri hulu migas. Namun, termasuk pembahasan prosedur dan efektifitas perizinan Amdal, UKL-UPL, dan Izin Lingkungan dalam Kegiatan Industri Hulu Migas, serta target realisasi kegiatan industri hulu migas tahun 2015.
"Kami yakin melalui kolaborasi antar SKK Migas dan Badan Lingkungan Hidup, forum ini diharapkan akan meningkatkan sinergi dalam rangka meminimalkan hambatan dan mempercepat penyelesaian proses perizinan lingkungan. Lalu, dapat menyukseskan program pengeboran dan survei yang telah direncanakan bersama para KKKS khususnya dalam hal mengatasi kendala proses perizinan lingkungan," katanya.
Plt Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, M Fatah Yasin, optimistis dengan adanya forum itu ada terobosan baru. Khususnya agar target pasokan minyak mentah di Indonesia dapat bertambah sehingga meningkatkan pendapatan nasional.
"Dengan begitu, pasokan minyak mentah tersedia secara terus-menerus sesuai target nasional," katanya.
Pada forum tersebut, lanjut dia, turut hadir sebagai narasumber antara lain Kepala Divisi Survey dan Pemboran SKK Migas, Kepala Subbagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas, dan VPMR Conoco Philips SKK Migas. Ada pula Kepala Dinas FKKLL SKK Migas, Kepala Dinas Keteknikan Geologi dan Geofisika, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.
"Selain itu, juga hadir perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan beberapa KKKS yang beroperasi di wilayah Jabanusa," katanya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015