Sumenep (Antara Jatim) - Sebanyak tujuh mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa Sumenep, Rabu, berdemonstrasi untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaudit keuangan PT Wira Usaha Sumekar (WUS). Dalam aksinya di depan Kantor Bupati dan DPRD Sumenep itu, mereka menilai manajemen salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut tidak transparan dalam mengelola keuangan. "Kami minta DPRD Sumenep mengeluarkan surat rekomendasi ke BPK RI supaya mengaudit keuangan PT WUS. BPK RI harus ke Sumenep untuk mengaudit PT WUS," kata orator aksi, Hazmi di Sumenep, Jawa Timur. Ia juga meminta anggota DPRD Sumenep konsekuen dengan rekomendasi yang telah dikeluarkannya beberapa waktu lalu kepada bupati tentang audit keuangan PT WUS. Aktivis Front Aksi Mahasiswa Sumenep memulai aksinya di depan kantor bupati setempat dan selanjutnya ke kantor DPRD. "Bupati Sumenep sebagai pemilik saham harus ikut bertanggungjawab untuk mendorong manajemen PT WUS bersikap transparan dalam mengelola keuangan. Lakukan audit keuangan PT WUS," ujar orator lainnya, Andreas di depan kantor bupati. Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu, pihaknya telah melakukan audensi dengan Bupati Sumenep untuk meminta dilakukannya audit keuangan PT WUS. Asisten Ekonomi dan Keuangan Pemkab Sumenep, Hery Kuntjoro Pribadi yang menemui para pendemo di depan kantor bupati, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Sementara di DPRD Sumenep, aktivis FAMS diperkenankan masuk dan diterima oleh sejumlah anggota komisi II. "Kami akan secepatnya menggelar rapat internal untuk membahas aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa. Demo mahasiswa yang menyoroti keuangan PT WUS sudah terjadi beberapa kali. Kami tentunya tidak akan diam begitu saja," kata anggota Komisi II DPRD Sumenep, Badrul Aini. PT WUS adalah BUMD milik Pemkab Sumenep yang bergerak di sejumlah bidang usaha, di antaranya SPBU dan perbengkelan. (*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015