Pamekasan (Antara Jatim) - Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, Maskur Rasyid, mendukung rencana pemerintah pusat mengubah program bantuan beras bagi warga miskin (raskin) menjadi uang tunai atau "e-money". "Penyalurannya menggunakan uang elektronik atau 'e-money'. Cara seperti itu tentu akan lebih tepat sasaran, dan bisa menekan tingkat penyimpangan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Maskur kepada Antara di Pamekasan, Sabtu. Rencana perubahan bantuan raskin mejadi "e-money" yang diusulkan pemerintah pusat melalui Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merupakan respon atas praktik penyimpangan bantuan beras kepada warga miskin yang selama ini terjadi di negeri ini. TNP2K menemukan, banyak bantuan raskin yang tidak disampaikan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Misalnya terkait jumlah dan penyaluran bantuan. Di beberapa wilayah, termasuk di Pamekasan, bantuan raskin banyak yang tidak disalurkan sesuai dengan ketentuan, yakni sebulan sekali dengan jatah bantuan 15 kilogram dan harga tebus Rp1.600 per kilogram. Faktanya, bantuan raskin maksimal hanya disalurkan selama enam bulan dari semestinya 12 bulan. Bahkan ada beberapa desa yang diketahui hanya menyalurkan bantuan sebanyak tiga kali dalam setahun, seperti di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan dan Desa Toket, Kecamatan Proppo, Pamekasan. (*)

Pewarta:

Editor : FAROCHA


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015