Banyuwangi (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terus berupaya memacu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang kemaritiman, karena industri maritim merupakan salah satu fondasi ekonomi nasional. "SDM (sumber daya manusia) sektor maritim sangat penting, apalagi Pak Presiden Jokowi telah berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat berdiskusi dengan siswa SMKN 1 Glagah, Banyuwangi, Selasa. SMKN 1 Glagah, Banyuwangi, merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang mempunyai bidang keahlian kemaritiman, dengan jurusan Nautika Kapal Penangkapan Ikan, Teknika Kapal Penangkapan Ikan, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, dan Agribisnis Perikanan. Pada diskusi yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda itu, bupati mengingatkan bahwa pengembangan sektor maritim tidak hanya soal pembangunan pelabuhan, namun yang lebih mendasar adalah pembangunan dan peningkatan kualitas SDM. "Saya sengaja berkunjung ke SMK dengan bidang keahlian kemaritiman ini untuk menumbuhkan kembali kecintaan generasi muda terhadap dunia kemaritiman," ujarnya. Di Kabupaten Banyuwangi, saat ini terdapat lima SMK yang mempunyai bidang keahlian kemaritiman, yakni SMKN 1 Glagah, SMKN 1 Kalipuro, SMKN Miftahul Ulum, SMKN Darul Muncar, dan SMK Pradana. Selain itu, juga masih ada Akademi Kelautan Banyuwangi. Bupati menambahkan lembaga-lembaga pendidikan itu telah dipercaya industri maritim nasional dan luar negeri untuk pemenuhan kebutuhan SDM. "Keberadaan lembaga pendidikan itu kini dilengkapi dengan kehadiran Universitas Airlangga kampus Banyuwangi yang mempunyai jurusan budidaya perairan. Saat ini, kebutuhan SDM kemaritiman sangat tinggi," tambahnya. Mengutip data Masyarakat Transportasi Indonesia, Anas mengatakan saat ini Indonesia masih kekurangan tenaga kerja di industri pelayaran, karena dari kebutuhan 7.000 tenaga kerja baru setiap tahun, baru terpenuhi sekitar 21 persen atau 1.500 orang. "Itu baru dari sisi bidang pelayaran. Padahal, kemaritiman sangat luas dan kebutuhan tenaga kerja di bidang lain seperti perikanan juga sangat tinggi. Sementara SDM bidang angkutan lepas pantai atau offshore masih sangat didominasi asing. Ini peluang besar bagi SDM kita," paparnya. Dengan panjang pantai Indonesia yang mencapai 99.000 kilometer, Anas menilai kebutuhan SDM kemaritiman yang berkualitas sangat mendesak. "Pemkab Banyuwangi mendukung penuh pengembangan SMK yang mempunyai bidang keahlian di bidang kemaritiman. Ini tidak hanya domain Dinas Pendidikan, tapi juga Dinas Perikanan dan Kelautan. Alat-alat maupun lahan budidaya darat maupun laut yang dikelola Dinas Perikanan dan Kelautan bisa digunakan siswa untuk belajar," katanya. Selain itu, pihaknya juga telah meminta lembaga pendidikan kemaritiman di Banyuwangi untuk mengintensifkan penanaman visi kewirausahaan kepada para siswa. Abdullah Azwar Anas berharap ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas SDM kemaritiman, salah satunya soal perlunya insentif biaya sertifikasi yang dibutuhkan para siswa. "Sertifikat dasar yang dibutuhkan seorang pelaut minimal ada tiga, yakni Basic Safety Training, Buku Pelaut dan Sertifikat Nautika atau Teknik. Biaya tiap sertifikat bervariasi antara Rp300.000 hingga Rp1,8 juta. Ini perlu ditanggung bersama antara pemerintah pusat dan daerah," tambah Anas. (*)

Pewarta:

Editor : Tunggul Susilo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014