Jember (Antara Jatim) - Penyaluran dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dua kecamatan yakni Sukorambi dan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Jawa Timur, ditunda karena permintaan pihak kecamatan setempat. "Camat Sukorambi dan Sumberbaru mengajukan penundaan penyaluran dana BLSM hingga dua pekan ke depan," kata Kepala Kantor Pos Jember, Wahyudi Aziz, Jumat. Menurut dia, alasan para camat menunda pencairan dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) karena khawatir kondisi di kecamatan setempat tidak kondusif seperti di beberapa kecamatan lain yang sudah menyalurkan BLSM. "Pemberitaan di sejumlah media massa menyatakan banyak data BLSM yang tidak tepat sasaran dan keluarga yang miskin tidak mendapatkan bantuan tersebut, sedangkan warga yang tergolong mampu justru menerima dana Rp150 ribu per bulan itu," paparnya. Selain itu, kata dia, para camat juga menyampaikan bahwa petugas kecamatan tidak mau mengambil risiko adanya kericuhan dan situasi kurang aman dengan pembagian dana itu, apalagi saat ini menjelang bulan Ramadhan. "Mereka akan menunggu situasi di masing-masing wilayahnya kondusif lebih dulu dan berharap pemerintah memberikan solusi terhadap warga miskin yang belum terdata sebagai penerima dana BLSM," katanya. Kantor Pos Jember sudah membagikan dana bantuan langsung sementara masyarakat di empat kecamatan yakni Kecamatan Sumbersari, Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates yang disalurkan pada Selasa (2/7) dan Kecamatan Ajung pada Jumat ini. Wahyudi menjelaskan penerima dana bantuan langsung sementara masyarakat di Kabupaten Jember merupakan terbanyak di Jatim yang mencapai 192.951 RTS sesuai data yang diterima oleh kantor pos setempat. Sementara Ketua Komisi D DPRD Jember, Ayub Junaidi menilai pembagian dana bantuan itu justru menimbulkan kerawanan sosial dan konflik di masyarakat karena data penerima BLSM tidak valid. "Puluhan hingga ratusan warga miskin yang tidak terdata sebagai penerima dana BLSM sudah berani melakukan aksi di kantor kelurahan dan kalau dibiarkan bisa menimbulkan konflik horisontal," ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu. Ia berharap Bupati Jember MZA Djalal bertindak tegas dan berani menunda pencairan BLSM di Jember karena data penerima yang amburadul, sehingga penyaluran bantuan itu tidak tepat sasaran kepada warga miskin. "Bupati bisa menyampaikan amburadulnya data itu ke pemerintah pusat, sehingga ada pendataan ulang yang benar-benar valid, agar bantuan itu tepat sasaran," ujarnya. (*)

Pewarta:

Editor : FAROCHA


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013