Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani menyatakan pihaknya tengah melakukan kajian untuk mencari opsi penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang tidak menimbulkan permasalahan ke depannya.
"Agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi problem lagi," kata dia yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ditemui di Jakarta, Jumat.
Disampaikannya, dalam penyelesaian utang tersebut, pihaknya tak hanya menghitung dari sisi finansial saja, melainkan komunikasi dengan Pemerintah China, dengan pertimbangan yakni, "Karena ini juga buat mereka menjadi hal yang sangat penting. Karena ini adalah program dari Presiden Xi Jinping pada waktu itu. Jadi, tolong bersabar," ucap Rosan.
Dia memastikan opsi penyelesaian utang yang diambil pihaknya nanti bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI). Adapun untuk kajian opsi penyelesaian utang ini, kata Rosan akan selesai sebelum akhir tahun.
Sebagai informasi, total investasi proyek KCIC mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun.
Sekitar 75 persen dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.
Hingga kini, terdapat dua opsi penyelesaian utang yang tengah dikaji, yakni pelimpahan kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT KAI.
Namun, opsi tersebut belum final dan tetap mendorong Danantara untuk mengambil peran utama dalam pembayaran.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menyelesaikan utang proyek KCIC atau Whoosh tanpa perlu menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski demikian, ia mengatakan saat ini CEO Danantara Rosan Roeslani masih melakukan kajian teknis untuk merumuskan skema penyelesaian utang yang tepat untuk KCIC.
“Mereka (Danantara) akan propose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan) tadi, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu CDB mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” ujar Purbaya, usai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Jakarta, Rabu (15/10).
