Forum Pemred Minta Klarifikasi Dahlan Soal DPR

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pemimpin media massa yang tergabung dalam Forum Pemred mengaku menemui Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mendengar secara langsung isu aktual terkait perseteruan Dahlan dengan DPR. "Tolong jangan dikelirukan bahwa Pak Dahlan yang berusaha mengumpulkan para Pemred. Tetapi pertemuan ini murni dari forum yang ingin mengetahui secara langsung apa yang sebenarnya terjadi," kata Ketua Forum Pemred, Wahyu Muryadi di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis. Menurut Wahyu yang juga Pemred Tempo ini, kebetulan Dahlan merupakan salah satu tokoh senior di media massa, sehingga tidak sulit untuk meminta klarifikasi peristiwa yang dialaminya dalam menangani BUMN. "Pada pertemuan tadi, Dahlan mengungkapkan sisi-sisi menarik yang bisa dijadikan latar belakang penulisan di media, sehingga dalam penulisan tidak salah persepsi," ucapnya. Sesungguhnya diutarakan Wahyu, hal-hal yang disampaikan Dahlan bukan niatan bongkar-membongkar, tetapi lebih mengarah ke internal dari pembenahan BUMN. Sementara itu, Pimred Investor Daily Primus Dorimulu berpendapat bahwa langkah Dahlan dalam mengungkap oknum DPR yang terindikasi meminta jatah merupakan suatu perlawanan yang wajar terhadap pemberantasan korupsi. "Korupsi yang dilakukan anggota DPR itu bukan lagi satu orang, tetapi sudah hampir merata. Jadi begitu disebut identitas satu orang maka yang lain bereaksi karena merasa akan terkena juga," ujar Primus. Sejatinya ditambahkannya, langkah yang dilakukan Dahlan tersebut sekaligus untuk mengungkap realita pemerasan yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya. Senada dengan itu, Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Akhmad Kusaeni mengatakan, di masa lalu dalam menentukan direksi suatu BUMN harus melalui rekomendasi dari DPR. "Sehingga bukan menjadi rahasia lagi, pola seperti ini mengakibatkan BUMN seringkali dijadikan sebagai ajang pemerasan oleh para politisi," tukas Kusaeni. Pada perkembangannya, ditambahkan Kusaeni, saat ini susunan direksi BUMN tidak lagi ditentukan oleh DPR, tetapi ditunjuk Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham yang dilakukan melalui serangkaian uji kepatutan dan kelayakan ("fit and proper test"). "Dengan begitu, direksi BUMN yang menjadi pimpinan korporasi bisa lebih fokus dalam menjalankan tugasnya, karena tidak lagi ada hubungannya DPR," papar Kusaeni. Pertemuan pada pukul 11.30 WIB yang dihadiri sekitar 20 orang pimpinan media massa tersebut, berlangsung di lantai 19 Kantor Kementerian BUMN yang juga merupakan ruang kerja Dahlan Iskan. Selain Ketua Forum Pemred Wahyu Muryadi, sederet nama yang hadir dalam dialog tersebut antara lain Don Bosco Salamun dari Beritasatu.com, Asro Kamal Rokan dari Jurnal Nasional, Saiful Hadi Dirut Perum LKBN Antara, dan Pimred Media Indonesia Usman Kasong. Selanjutnya Pimred Investor Daily Primus Dorimulu, Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Akhmad Kusaeni, Pemred ANTV Uni Lubis, Pemred Koran Sindo Sururi Al Farouq, Pimred Koran Jakarta Martin Slamet, Pemred Info Bank Eko B Suprijanto. Terkait pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, berkembang spekulasi bahwa kedatangan para pemred menemui Dahlan terkait dengan perseteruan pemilik Jawa Pos Grup ini dengan dengan DPR. Terkait para Pimred tersebut, Dahlan Iskan mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif para pimpinan media massa. "Saya tidak mengumpulkan para pimred. Mereka yang berinisiatif berkumpul di sini (Kementerian BUMN)," tutur Dahlan. Mantan Direktur Utama PT PLN ini juga menambahkan, pertemuannya dengan pemimpin media massa sudah pernah dilakukan, jadi tidak ada yang luar biasa. "Kalau tidak salah pertemuan ini merupakan yang ketiga kalinya," ujar Dahlan. (*)