Pemkot Surabaya dan Tual kerja sama digitalisasi tata kota

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjalin nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemkot Tual salah satunya terkait dengan digitalisasi dan juga tata kota.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Surabaya M Fikser di Surabaya, Jawa Timur, Senin mengatakan ada sejumlah bidang yang bisa dikerjasamakan antara Kota Tual dan Surabaya mulai dari pengembangan potensi daerah, digitalisasi reformasi birokrasi, hingga pengelolaan tata kota.

"Terkait dengan potensi yang ada di Kota Tual, mungkin bisa dikerjasamakan dengan Pemkot Surabaya," katanya.

Ia mengemukakan, pihaknya siap memfasilitasi kebutuhan informasi Pemkot Tual dengan menghubungkan langsung ke perangkat daerah (PD) yang ada di lingkup Pemkot Surabaya.

"Mungkin kalau nanti ada teman-teman (Pemkot Tual) yang masih tinggal (Surabaya) bisa kami ajak untuk diskusi, kami hubungan langsung dengan dinas terkait," tuturnya.

Selain tata kelola kota, bidang digitalisasi turut menjadi pembahasan, kata dia, Pemkot Surabaya siap membantu Kota Tual dalam memperkuat reformasi birokrasi berbasis teknologi.

"Mungkin nanti saya coba komunikasi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tual, agar bisa langsung berdiskusi dari sisi apa yang bisa kita bahas," ujarnya.

Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat menegaskan kerja sama ini sejalan dengan semangat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

"Bahwasannya kami sebagai anggota APEKSI, saya kira satu persoalan yang telah dibahas adalah mengatasi ketimpangan," ujarnya.

Ia menyampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang juga Ketua Dewan Pengurus APEKSI, kerap menekankan pentingnya pemerataan pembangunan.

"Bahwa bagaimana menginginkan agar daerah-daerah lainnya juga berkembang seiring dengan kemajuan daerah yang sudah maju seperti Kota Surabaya," katanya.

Karena itu, Renuat berharap pola pengelolaan potensi wilayah di Kota Tual mendapat dukungan dari Surabaya.

"Beberapa persoalan pola pengelolaan potensi wilayah berdasarkan karakteristik yang kami miliki, kami hadapkan kepada Ketua APEKSI untuk bisa memenuhi kebutuhan kami," ujarnya.