OJK ajak Pemkab Situbondo fasilitasi akses UMKM ke jasa keuangan

Situbondo (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember mengajak Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang saat ini telah mendeklarasikan sebagai "Kabupaten UMKM" agar memfasilitasi akses permodalan bagi para pelaku usaha ke lembaga jasa keuangan, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

OJK Jember mencatat Kabupaten Situbondo masih posisi terendah kedua setelah Bondowoso dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di wilayah eks Karesidenan Besuki dan Lumajang (Sekar Kijang) yang meliputi Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, dan Lumajang.

"Sebenarnya kami dan pemkab punya tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD, bagaimana program yang dimilik lembaga jasa keuangan seperti kredit bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku UMKM di Situbondo," ujar Kepala OJK Jember yang membawahi wilayah Situbondo Mohammad Mufid saat kunjungan ke Situbondo, Selasa.

Ia menyebutkan penyaluran kredit di lembaga jasa keuangan di Situbondo saat ini berada di angka 9,14 persen atau lebih terendah kedua setelah Bondowoso di wilayah Sekar Kijang.

OJK Jember merekomendasikan agar lembaga jasa keuangan khusus di Situbondo melihat kembali portofolio kredit dan mencoba sektor-sektor lain yang bisa dijajaki penyaluran kreditnya.

"Di bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri) juga ada berbagai produk kredit baik KUR maupun non-KUR, kalau akses permodalan KUR memang relatif bunganya murah, seharusnya UMKM ada akses ke situ, dan Himbara juga harus menyosialisasikan secara luas," kata Mufid.

Ia berharap kerja sama Pemkab Situbondo dan OJK ke depan terus bisa meningkatkan akses permodalan bagi pelaku UMKM terhadap lembaga jasa keuangan.

"Yang menjadi dasar atau syarat bisa mendapatkan kredit adalah bagaimana debitur harus jelas legalitas usahanya dan ada catatan keuangannya, termasuk rekam jejak dan prospek usaha mereka," katanya.

Pada awal Juli 2025, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo telah mendeklarasikan Kabupaten Situbondo sebagai "Kabupaten UMKM".

Pada Perubahan APBD 2025, Pemkab Situbondo juga telah mengalokasikan anggaran Rp2 miliar untuk subsidi bunga pinjaman bagi pelaku UMKM di "Kota Santri" itu.