Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai pasar keuangan Indonesia tengah melakukan penyesuaian asumsi (rekalibrasi), menyusul aksi demonstrasi besar-besaran di sejumlah daerah dalam sepekan terakhir.
"Kondisi keprihatinan sedang melanda bangsa Indonesia atas apa yang terjadi dalam seminggu terakhir, yang pasti akan mempengaruhi pasar keuangan baik rupiah maupun bursa saham," kata Fakhrul, di Jakarta, Senin.
Menurut Fakhrul, koreksi yang terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke level 7.700 dan nilai tukar rupiah ke posisi Rp16.400 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan pemangku kepentingan.
Pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan publik (trust). Hal itu hanya bisa dicapai apabila pengambilan kebijakan dilakukan dengan proses yang baik, dikomunikasikan secara jelas, serta tetap menjaga empati kepada masyarakat.
"Ini harus jadi prioritas. Rasa keadilan juga menjadi penting untuk diutamakan dalam pengambilan keputusan, karena meningkatnya aktivitas ekonomi dan kohesi sosial baik langsung atau tidak langsung akan terdampak dari hal tersebut," ujarnya pula.
Fakhrul menjelaskan, saat ini pelaku pasar sedang mengkalibrasi kembali ekspektasi, yang tercermin dari pelemahan IHSG pada perdagangan Senin.
Meski demikian, tingginya permintaan dalam lelang Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan kondisi likuiditas domestik masih kuat.
"Pelemahan pasar saham saat ini, akan cenderung terbatas, dengan level saat ini di 7,700. Ini menunjukkan bahwa market meyakini, di tengah adanya ketidakpastian, pemerintah memiliki komitmen untuk keamanan dan ketertiban," katanya lagi.
Untuk nilai tukar rupiah, ia memperkirakan dalam jangka pendek masih berpotensi melemah ke Rp16.500 per dolar AS akibat sentimen risk off.
Namun, dalam jangka menengah, penguatan kembali terbuka seiring rencana Bank Sentral AS alias The Fed untuk menurunkan suku bunga serta likuiditas domestik yang tetap terjaga.
"Likuiditas cukup, tapi kita butuh arahan yang kongkret dari pemerintah. Sebelum ini tercapai, IHSG akan berada dalam kondisi konsolidasi," ujar Fakhrul.
Terkait dengan ini, Fakhrul menyarankan beberapa hal yang sebaiknya dilakukan pemerintah.
Pertama, mempercepat pembenahan keamanan masyarakat. Berikan rasa keadilan masyarakat lewat tindakan yang tepat atas apa yang terjadi satu minggu terakhir.
Kedua, mempercepat realisasi APBN 2025, karena akan sangat menentukan kondisi daya beli masyarakat.
Ketiga, empati harus diutamakan dalam apa pun komunikasi lembaga negara, baik untuk legislatif dan yudikatif.
Kemudian terkait sektor ekonomi sendiri, Fakhrul memandang sektor energi terbarukan dan consumer di IHSG bisa menjadi sektor yang juga perlu diperhatikan.
"Semoga kondisi terus membaik ke depannya dengan komunikasi dan tindakan nyata," katanya lagi.
