Bandarlampung (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan bahwa dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dalam penguatan program makan bergizi gratis (MBG) untuk memenuhi gizi bayi, anak-anak, dan ibu hamil.
"Tentunya program ini membutuhkan penguatan ataupun kolaborasi lintas sektor, seperti lembaga atau pihak terkait di daerah yang memiliki pemahaman yang sama dan komitmen kuat dalam implementasi program MBG," kata Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Badan Gizi Nasional, Anyelir Puspa Kemala di Bandarlampung, Selasa.
Menurutnya, peran dari berbagai pihak guna menyukseskan program ini sangat penting mengingat permasalahan gizi merupakan urusan bersama yang harus dibenahi.
"Program ini untuk memenuhi gizi bayi, anak-anak, dan ibu hamil. Indonesia Emas 2045 akan semakin dekat dengan adanya program MBG," kata dia.
Oleh sebab itu, ia mengharapkan kepada masyarakat ataupun pihak terkait dapat berperan sebagai mitra kerja BGN di dapur MBG. Sebab, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menyerap 45 - 50 petugas yang akan memasak makanan.
"Nantinya mereka di kepalai oleh satu orang. Jadi, setiap dapur MBG dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan," kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian menyampaikan Program MBG merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
"Program MBG yang dibentuk dengan tujuan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi gizi anak-anak, memenuhi gizi ibu hamil, dan ibu menyusui," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, semua program ini juga akan membantu sirkulasi perekonomian lokal dimana dapur MBG membeli bahan masakan dari petani dan pengusaha di area sekitar.
"Dapur MBG akan membantu sirkulasi ekonomi. Dengan adanya mitra dapur untuk MBG yang pastinya memerlukan bahan makanan yang bisa dibeli melalui petani sekitar, pengusaha bahan makanan, dan juga badan usaha milik desa (BUMDes)," kata dia.
