Madiun (ANTARA) - DPRD Kota Madiun, Jawa Timur, menyediakan posko pengaduan bagi masyarakat yang menghadapi masalah atau tidak puas dalam proses pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 jenjang SD dan SMP negeri di wilayahnya.
Ketua Komisi I DPRD Kota Madiun Didik Yulianto, di Madiun, Minggu, mengatakan SPMB harus berjalan jujur dan adil sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pihaknya bersama warga akan mengawal ketat penerimaan siswa baru SD dan SMP negeri.
"Dari tahun ke tahun harus makin baik. Kami tidak ingin ada praktik titipan, baik saat pendaftaran maupun setelah pembelajaran dimulai," katanya.
Menurut dia, celah kecurangan tidak hanya muncul saat proses pendaftaran. Dia menyebut bisa saja ada murid baru muncul saat masa pengenalan lingkungan atau saat pembelajaran sudah berjalan.
Didik menyambut baik komitmen pemkot yang disampaikan Wali Kota Maidi untuk menolak segala bentuk kecurangan. Namun, dia menekankan komitmen itu harus dibuktikan, bukan hanya formalitas.
Komisi I DPRD Kota Madiun siap menerima laporan dari masyarakat jika ditemukan ada praktik kecurangan.
"Kami siap. Silakan lapor ke kami. Namun, harus disertai bukti jelas, bukan hanya katanya," kata Didik.
Jika ada temuan yang terbukti, pihaknya akan menindaklanjuti dengan memanggil dinas terkait untuk memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas dugaan kecurangan.
Dalam pelaksanaan SPMB 2025 Pemkot Madiun membuka penerimaan siswa melalui empat jalur yaitu jalur domisili atau tempat tinggal murid, jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi. Terdapat juga jalur khusus yang hanya dibuka bagi calon siswa luar Kota Madiun untuk pendaftaran di 12 SD dan empat SMP negeri yang telah ditentukan oleh pemkot.
Tahapan SPMB 2025 berlangsung mulai 15 Mei hingga 14 Juli 2025 bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2025/2026.
