Surabaya (ANTARA) - Perum Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur resmi menandatangani nota kesepakatan tentang pemanfaatan kawasan hutan Perum Perhutani di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan di Kantor Perhutani Divisi Regional Jawa Timur di Surabaya.
Nota Kesepakatan ditandatangani oleh Direktur Operasi Perum Perhutani Natalas Anis Harjanto dan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono yang disaksikan secara langsung oleh Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Wawan Triwibowo dan jajarannya serta segenap jajaran Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Direktur Operasi Perum Perhutani Natalas Anis Harjanto dalam keterangannya di Surabaya, Selasa mengatakan nota kesepakatan ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan tonggak penting untuk memperkuat sinergi antara Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan negara dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai pemangku kepentingan daerah.
"Perum Perhutani sangat berkepentingan dengan kolaborasi ini, karena melalui sinergi ini, Perhutani akan sangat terbantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih optimal. Kolaborasi ini menciptakan hubungan simbiosis mutualisme antara Perhutani sebagai pengelola hutan negara dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai mitra strategis di tingkat daerah," katanya.
Dalam kesempatan itu Natalas Anis Harjanto menjelaskan bahwa luas wilayah kerja Perhutani keseluruhan saat ini 2,4 juta hektare tetapi saat ini ada yang masuk ke kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) seluas 1,1 juta hektare sehingga tinggal 1,3 juta hektare.
"Dengan luas 1,3 juta hektare wilayah Perhutani ini dikepung dengan 5.600 desa atau minimal ada 5.600 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) karena setiap desa minimal ada 1 LMDH. Dengan kondisi seperti ini sangat mutahil bagi Perhutani mengelola atau manajemen hutan tanpa melibatkan masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan, kalau di negara maju mungkin boleh bilang Don’t Touch The Forest atau jangan sentuh hutan.
"Tetapi di Indonesia khususnya di Pulau Jawa itu tidak bisa, karena hampir 60 persen penduduk Indonesia ini ada di Pulau Jawa," tuturnya.
Apalagi, kata dia, kantong-kantong kemiskinan ada di sekitar hutan yang menjadi tantangan bersama baik pemerintah daerah maupun Perhutani.
"Untuk itu dengan adanya kolaborasi ini, kita manfaatkan hutan untuk keberlanjutan perusahaan dan juga untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.
