Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 tetap dilakukan secara prudent, terukur, dan akomodatif terhadap efisiensi belanja negara serta dinamika pasar keuangan.
Hingga akhir Maret 2025, realisasi pembiayaan anggaran tercatat mencapai Rp250 triliun atau 40,6 persen dari target APBN 2025.
Angka tersebut mencakup realisasi pembiayaan utang sebesar Rp270,4 triliun (34,8 persen) dan pembiayaan non-utang sebesar Rp20,4 triliun (12,8 persen).
"Presiden memang punya banyak program, tapi itu semuanya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable. Jadi ini yang menjadi anchor bagi kita untuk menyampaikan bahwa jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebetulnya fundamentally masih baik," kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan berjalan sesuai jalur (on track), dengan biaya dana (cost of fund) yang tetap efisien dan risiko yang terus dimitigasi secara aktif.
Pemerintah juga tetap mengandalkan penerbitan utang neto secara regular, dengan realisasi saat ini masih dalam kisaran 30 persen dari total target pembiayaan utang neto APBN 2025.
Koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), lanjutnya, terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan memitigasi tekanan di sektor keuangan.
Hal ini menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan fiskal di tengah berbagai ketidakpastian global.
Dari sisi belanja negara, pemerintah tetap menjaga ritme dan kualitas pengeluaran meski menghadapi kebutuhan program-program besar.
Menkeu menyampaikan, realisasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga Maret mencapai Rp196 triliun, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp217 triliun yang mencakup subsidi dan pembayaran pensiun.
"Belanja kita masih on track meskipun banyak program besar yang Bapak Presiden telah sampaikan, kita tetap memantau secara detail," ungkapnya.
Ia menyebut belanja tahun ini relatif seimbang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama karena tahun lalu terjadi pembiayaan defisit di tahun awal (front loading) menjelang pemilu.
"Jadi masih comparable, masih cukup baik. Untuk pensiun tetap kita bayar, kemarin ada kenaikan pensiun plus THR kita tetap meningkatkan belanja, yaitu tumbuhnya 4 persen," tuturnya
