Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Bupati Malang terpilih M Sanusi berkomitmen melakukan percepatan pelaksanaan tiga program utama, yakni peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian, pada periode kedua masa jabatannya.
Sanusi di Malang, Sabtu, mengatakan ketiga program tersebut telah menjadi prioritas yang dikerjakan selama dia memimpin Kabupaten Malang pada periode pertama.
"Kalau untuk program utama yang akan dikerjakan ke depan itu tetap, yakni (peningkatan kualitas) bidang pendidikan pendidikan, kedua kesehatan, dan ketiga menyangkut perekonomian," kata Sanusi.
Dia yakin setiap program prioritas yang akan dilanjutkan bisa berjalan dengan maksimal, apalagi pada periode keduanya ada sosok Wakil Bupati Malang terpilih Lathifah Shohib yang punya pengalaman di tingkat pusat.
Lathifah merupakan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sejak 2014 hingga 2020. Wakil Bupati Malang terpilih ini pernah duduk sebagai legislator di Komisi X yang salah satu ranah kerjanya adalah membidangi urusan pendidikan.
"Mohon doa restunya mudah-mudahan, saya bersama Bu Latifah dapat menjalankan amanah dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat, yakni meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Malang," ujarnya.
Sanusi menyatakan bahwa program prioritas merupakan hal yang musti diwujudkan, demi membangun kesejahteraan masyarakat setempat.
Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan dana yang ada, apalagi kini ada aturan dari pemerintah pusat mengenai efisiensi anggaran.
Dia memastikan siap melakukan penyesuaian dan mencari solusi, agar tiga program utama bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Malang secara maksimal.
"Tidak akan mengganggu program yang ada di Kabupaten Malang, karena pendapatan asli daerah (PAD) sudah benar-benar tembus Rp1 triliun," kata dia.
Selain itu, Sanusi berharap pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal semula, yakni pada 20 Februari 2025.
Kendati demikian, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat.
"Mudah-mudahan bisa seperti itu (dilantik di 20 Februari 2025). Tapi pada prinsipnya kami menunggu pemerintah pusat," ujarnya.
