Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Ahmad Nawardi, memberikan apresiasi atas kinerja Komisi Informasi (KI) Jawa Timur yang dinilai semakin baik dalam mendorong transparansi dan penyelesaian sengketa informasi publik.
"Alhamdulillah, saya melihat langsung bagaimana KI Jatim bekerja. Trennya semakin baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Ini menunjukkan kemajuan yang luar biasa," ujarnya saat dihubungi di Surabaya, Kamis.
Nawardi menyoroti bahwa banyak sengketa informasi yang berasal dari desa-desa, yang menurutnya menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan informasi.
"Masyarakat desa kini lebih paham soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini membuktikan bahwa KI Jatim telah menjadi jembatan penting antara masyarakat dan badan publik," ujar Senator dari daerah pemilihan Jatim ini.
Meski begitu, Nawardi juga menyoroti keterbatasan fasilitas kantor yang dinilai kurang representatif. Ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan lebih, baik dari segi sarana maupun anggaran, agar KI Jatim semakin optimal dalam menjalankan tugasnya.
"Dengan anggaran minimalis, KI Jatim sudah luar biasa. Namun, jika diberi tambahan anggaran, saya yakin tunggakan penyelesaian sengketa informasi bisa segera tuntas. KI Jatim harus terus menjadi garda terdepan dalam mendorong transparansi," tuturnya.
Nawardi juga menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak dasar masyarakat dan kunci untuk membangun kepercayaan publik.
"Semakin baik layanan informasi, semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," katanya.
Dengan kinerja yang sudah solid dan apresiasi dari berbagai pihak, KI Jawa Timur diharapkan terus menjadi contoh dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia.
Nawardi juga berharap revisi UU tentang KIP segera dapat masuk ke dalam program proritas legislasi nasional (Prolegnas) 2026 nanti. Sebab, untuk Prolegnas 2025 sudah ditetapkan.
‘’Jadi, tinggal Prolegnas 2026 bagaimana bisa masuk. Menurut saya, segera itu dilakukan. Saya sebagai DPD mendorong kepada pemerintah. Terlebih, saat ini semua sudah era digitalisasi sehingga kebutuhan informasi publik pun mesti dilakukan penyesuaian-penyesuaian,’’ ujarnya
