DKP Kota Malang Ajak Mahasiswa Donasi Pohon
Rabu, 18 April 2012 18:48 WIB
Malang - Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang melakukan efesiensi anggaran pengadaan pohon untuk penghijauan melalui donasi mahasiswa baru dari berbagai kampus di daerah itu.
Kepala DKP Kota Malang, Wasto, Rabu mengatakan, keberadaan mahasiswa baru dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di daerah itu berpotensi besar untuk menekan anggaran pengadaan pohon yang rata-rata per tahunnya mencapai Rp2 miliar.
"Seluruh mahasiswa baru nantinya diwajibkan untuk mendonasikan satu bibit pohon. Kalau mahasiswa baru yang kuliah di Kota Malang ini mencapai 30 ribu saja, berarti kan ada 30 ribu batang pohon, itu belum termasuk dari siswa-siswi SMA/SMK/MA," ujarnya.
Menurut dia, daripada mahasiswa dan siswa baru di SMA dimintai sumbangan macam-macam yang kurang bermanfaat, lebih baik mendonasikan satu pohon untuk penghijauan. Manfaatnya, selain pohon mampu menekan polusi udara dan mengurangi hawa panas, juga mampu menekan anggaran.
Teknis dan prosedurnya, kata Wasto, setiap satu orang mahasiswa dan siswa baru di SMA, wajib mendonasikan satu bibit pohon. Penyerahan pohon itu nanti bisa dilakukan ketika penutupan kegiatan pengenalan kampus atau masa orientasi sekolah di SMA.
"Kami masih akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak perguruan tinggi dan SMA/SMK/MA yang ada di daerah ini dulu, sebab kami tidak ingin memaksakan program ini pada perguruan tinggi maupun sekolah," katanya menambahkan.
Hanya saja, lanjutnya, pohon yang nantinya didonasikan untuk penghijauan itu tingginya tidak lebih dari dua meter agar bisa bertahan hidup. Selain pohon, yang bisa didonasikan adalah tanaman bunga berbagai jenis.
Lebih lanjut Wasto mengatakan, setelah pohon tersebut terkumpul, baru didistribusikan oleh para kader lingkungan ke wilayah yang perlu untuk dihijaukan.
"Program ini juga untuk memenuhi ketentuan perundangan yang mewajibkan setiap wilayah memiliki 20 persen ruang terbuka hijau (RTH) publik dan 10 persen RTH privat. Di Kota Malang sekarang ini masih kurang untuk RTH publiknya," kata Wasto menjelaskan. (*)