Akademisi Undar Jombang soroti program paslon Pilkada Jombang 2024

Pelaksanaan debat terakhir pada Pilkada Jombang 2024 (ANTARA/HO-KPU Jombang)

Apalagi pascapandemi (COVID-19) itu, dimana tatanan kehidupan sudah begitu berubah, pola-pola semacam ini menjadi agak susah untuk diterapkan

Jombang (ANTARA) - Sosiolog sekaligus akademisi Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang Mukari menyoroti program yang digagas pasangan calon (paslon) yang berkontestasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jombang 2024.

Mukari, di Jombang, Jawa Timur, Sabtu mengatakan Program Dasawisma yang diusung oleh pasangan calon (Paslon) nomor urut 2, Warsubi-Salmanudin (WarSa) perlu dilakukan kajian mendalam, mengingat program tersebut merupakan program lama.

"Program itu kan harus dikaji, disesuaikan dengan situasi ya. Artinya apakah program lama ini masih relevan dengan kondisi masyarakat kita (saat ini)," kata Mukari.

Ia menilai, jika Program Dasawisma yang diterapkan pada tahun 70an tersebut, kembai diterapkan untuk saat ini, tentunya ada perubahan zaman yang cukup besar. Terlebih, pascapandemi COVID-19, tatanan kehidupan telah berubah.

"Apalagi pascapandemi (COVID-19) itu, dimana tatanan kehidupan sudah begitu berubah, pola-pola semacam ini menjadi agak susah untuk diterapkan," katanya.

Kepala Desa Kepatihan, Erwin Pribadi mengaku bahwa Program Dasawisma memang program yang sudah ada di Desa maupun kelurahan. Program tersebut sesungguhnya telah berjalan selama ini.

"Dasawisma itu sebenarnya kepanjangan tangan dari PKK, 10 program pokok PKK itu, kemudian diimplementasikan ke Dasawisma," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jombang periode 2014-2019 dari Partai Demokrat, Minardi mengatakan bahwa program anggaran Rp1 juta per tahun untuk Dasawisma merupakan program pemerintah yang lama.

Menurutnya, apabila pasangan tersebut terpilih dan akan menerapkan program tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan legislatif, karena masing-masing pasangan calon memiliki koalisi partai pengusung yang nantinya membawa program itu ke gedung wakil rakyat.

"Dalam parlemen itu kan partai koalisi menjagokan siapa atau siapa, nah itu kan ada peran pentingnya DPRD dengan pemerintah itu mengatur situasi, mengelola sirkulasi di anggaran APBD Kabupaten," tuturnya.