Oleh Destyan Sujarwoko Trenggalek - Siang itu seorang nelayan datang sedikit tergopoh dengan skuter metiknya, menuju stasiun pengisian bahan bakar solar khusus nelayan (solar paket dealer nelayan/SPDN) yang ada di dalam area Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Ia lalu berhenti sejenak tepat di sisi barat SPDN yang hanya memiliki satu alat pompa pengisian tersebut dan sesaat kemudian melontarkan pertanyaan kepada petugas jaga yang saat itu tengah berbincang dengan koresponden ANTARA. "Bos, bisa beli solar dalam jumlah banyak tidak?," tanya si nelayan. Mendapat lontaran pertanyaan tiba-tiba itu, Dedy Prasetyo (25), si petugas jaga SPDN terlihat sedikit terhenyak. Dedy sempat melirik koresponden ANTARA yang berdiri persis di depannya sebelum kemudian menjawab pertanyaan itu dengan balik bertanya, "Berapa?," tanya balik Dedy. "Maunya 40 jerigen langsung, kalau boleh," jawab si nelayan yang masih duduk di atas sadel skuter metiknya. "Sampeyan (anda) mau berlayar?," cecar si petugas jaga SPDN lagi. "Maksudnya kalau memang mau berlayar boleh, tapi jumlahnya dibatasi hanya 10 jerigen. Kalau tidak (berlayar) ya tidak boleh, harus ada surat rekomendasi pembelian dari pelabuhan (syahbandar)," lanjutnya buru-buru menjelaskan. "Ya, yang pasti buat jaga-jaga, bos. Kalau situasi memungkinkan dan ada ikan, rencana nanti malam berangkat melaut. Tetapi kalau cuaca belum memungkinkan, apalagi sepi ikan, ya yang penting ada stok BBM dulu," jawab si nelayan beralasan. "Boleh, tapi hanya untuk kebutuhan sekali berlayar. Nanti kalau mau berlayar lagi, silahkan beli lagi ke sini," kata Dedy mengulangi jawaban sebelumnya. "Harus pakai surat (rekomendasi) tidak?," tanya si nelayan masih penasaran. "Kalau belinya langsung isi ke lambung kapal dan segera berlayar, tidak perlu. Tapi kalau belinya pakai jerigen dan melautnya masih nanti malam, harus ada surat," jawab si petugas jaga SPDN memberi pengertian. Mendapat jawaban-jawaban itu, si nelayan sempat bersungut. Dihelanya nafas dalam-dalam dengan tatapan mata kosong seolah tengah berpikir menghitung skenario supaya tidak kesulitan memenuhi kebutuhan BBM jenis solar untuk perahu motor jenis "purse seine" miliknya yang sudah tiga pekan ini tambat di kolam labuh PPN Prigi. Kepada petugas jaga SPDN, pemilik kapal motor "KM Jasa Mulya" yang belakangan mengaku bernama Kopen Suyatno (52) itu mengaku resah dan gelisah karena adanya kebijakan pembatasan pembelian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) setempat, yang berlokasi tak jauh dari pintu gerbang masuk PPN Prigi. Apalagi, lanjut si nelayan, untuk setiap pembelian solar ataupun premium menggunakan jerigen, mereka diharuskan membawa surat keterangan dari desa. "Itu sebabnya saya merasa perlu konfirmasi dulu ke sini (SPDN), karena di SPBU yang dikelola koperasi itu, kami diharuskan mengurus administrasi dulu ke desa. Terlalu ribet," ujar Kopen setengah menggerutu. Ia mengatakan, rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis premium dan solar benar-benar membuatnya pusing tujuh keliling. Tidak hanya dialami Kopen, hal serupa tentu juga dirasakan ratusan pemilik kapal motor lain. Sebab, kenaikan harga solar dari sebelumnya Rp4.500 per liter dan diperkirakan menjadi Rp6.000 per liter, tentu membuat ongkos produksi mereka untuk sekali berlayar, meningkat hingga kisaran 30 persen. "Kalau benar jadi dinaikkan, kebijakan itu rasanya mencekik kami. Bayangkan, untuk sekali berlayar saja, dengan hitungan satu hari satu malam, kami biasanya harus membiayai operasional sekitar Rp2-3 jutaan. Kalau harga BBM naik, otomatis ongkos operasional kami juga meningkat," ujar Kopen memberi gambaran. Padahal, lanjut dia, tidak setiap kali berlayar mereka mendapat tangkapan ikan, apalagi saat ini sedang musim paceklik. Kalaupun mereka nekat melaut, paling banter mereka hanya mendapat tangkapan ikan sekitar dua hingga tiga keranjang, dan itu akan habis dibagi-bagikan untuk pemilik serta anak buah kapal (ABK) yang jumlahnya bisa mencapai 20-25 orang. Dalam sebulan, nelayan biasanya hanya mempunyai kesempatan 20 kali berlayar. Artinya kalau sekali berlayar ongkos operasionalnya Rp2 juta saja, berarti sebulan harus siap dana sekitar Rp40 juta. Padahal hasilnya tidak tentu, bisa jadi dari 20 kali berlayar itu hanya sekali mendapat hasil bagus. Problem yang dihadapi nelayan tidak hanya masalah sulitnya mendapat tangkapan bagus dengan jumlah banyak. Pada saat bersamaan, mereka kerap dihadapkan dengan kenyataan harga ikan di pasar yang juga tidak stabil. Saat tangkapan melimpah harga ikan justru anjlok, sebaliknya saat harga bagus tangkapan ikan justru seret seperti halnya terjadi saat musim paceklik beberapa bulan terakhir. "Yang paling terpukul dengan rencana kenaikan BBM ini adalah pengusaha atau pemilik kapal. Kalau ABK tidak terdampak langsung, karena berapapun hasil tangkapan ikan yang didapat, mereka tetap mendapat pembagian sesuai jatah yang telah disepakati," timpal Dedy menjelaskan. Pasrah Sama seperti halnya Kopen, sejumlah nelayan maupun warga sekitar Pelabuhan Prigi mengaku hanya bisa pasrah dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar. Meski pada dasarnya mengeluh dan keberatan dengan kebijakan tersebut, mereka sekarang cenderung pragmatis dalam menyikapi isu tersebut. Reaksi itu jauh berbeda dengan fenomena pengurangan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah, beberapa tahun silam. Saat itu, ribuan nelayan Prigi seolah kompak menolak kenaikan harga premium dan solar, karena dinilai memberatkan operasional mereka. Sikap reaksioner saat itu sedikit banyak terpengaruh dengan gerakan serupa yang dilakukan belasan atau bahkan puluhan paguyupan nelayan di sejumlah daerah lain di Indonesia. "Mau demo toh juga tidak ada gunanya. Ujung-ujungnya harga BBM tetap dinaikkan seperti dulu, lebih baik kami fokus berpikir bagaimana caranya mendapat hasil tangkapan maksimal agar bisa bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi yang semakin sulit," ujar Ketua Paguyupan Nelayan Prigi Sutarman. Mantan pegawai Pelabuhan Prigi asal Sumedang ini mengungkapkan, para nelayan dalam satu kesempatan forum internal paguyuban sempat secara khusus membahas rencana pemerintah menaikkan kembali harga BBM. Saat itu, beberapa nelayan memang ada yang sempat memunculkan kembali wacana menggelar demo atau setidaknya mengeluarkan sikap bersama atas nama Paguyupan Nelayan Prigi, yang intinya menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. "Namun mayoritas nelayan di sini tidak menghendaki itu. Meski keberatan, kami pada akhirnya hanya bisa pasrah saja, biar aspirasi kami diwakili adik-adik mahasiswa itu," imbuhnya merujuk rangkaian aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah elemen pergerakan mahasiswa, seperti tersiar di sejumlah media massa. Ungkapan yang terakhir ini sama persis dengan yang disampaikan sejumlah nelayan lain yang sempat ditemui ANTARA. Mereka bilang, setuju dengan aspirasi yang akhir-akhir ini gencar disuarakan para mahasiswa, karena kenaikan BBM bagaimanapun akan membuat kehidupan nelayan semakin sulit. Terlebih, saat ini masih harus bergulat dengan musim paceklik ikan yang telah berlangsung sejak bulan Desember 2011 dan diperkirakan baru berakhir pada Juli mendatang. "Sekarang mungkin belum begitu terasa karena memang tidak banyak yang berani melaut saat kondisi cuaca tidak stabil seperti sekarang. Tetapi saat musim ikan yang biasanya dimulai pada bulan Juni-Juli mendatang, tentu dampaknya akan sangat memukul kami," ujar Suyatno, anggota Paguyupan Nelayan Prigi lainnya menimpali. Kopen, Dedy, Sutarman, maupun Suyatno, seakan kompak berharap agar pemerintah memikirkan nasib orang-orang kecil seperti mereka. Sebab jika sampai kenaikan harga BBM dibarengi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan lain, sementara pendapatan mereka tidak menentu, kondisi tersebut akan berpengaruh langsung dengan kemampuan daya beli nelayan. "Kami berharap ada semacam kebijakan kompensasi untuk nelayan, seperti juga program bantuan langsung tunai (BLT) yang dulu pernah berjalan," ucap Sutarman. Sayangnya, meski ekspektasi para nelayan tersebut cukup besar, tampaknya harapan itu belum bisa segera terwujud. Isyarat itu setidaknya disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Trenggalek, Syuhada, dalam sebuah obrolan singkat melalui telepon. "Rencana kebijakan memberikan bantuan sebagai kompensasi untuk nelayan itu ada, tapi bentuknya seperti apa dan besarannya berapa, kami belum jelas. Saat ini kami juga masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat (Kementrian Kelautan dan Perikanan)," jawab Syuhadak. Ia memberi bocoran, salah satu wacana yang sempat mengemuka menyangkut rencana bantuan langsung kepada nelayan di sekitar PPN Prigi adalah pemberian dispensasi harga BBM untuk pembelian di SPDN Prigi. "Sempat muncul wacana itu, tapi juga menunggu petunjuk teknisnya dari pusat," imbuhnya. Masalahnya, selama ini bantuan yang turun untuk kelompok nelayan seringkali tidak merata. Beberapa nelayan menyebut pemberian bantuan yang tersalur dari pemerintah cenderung "pilih kasih" karena hanya dinikmati kelompok tertentu, sementara sebagian besar lainnya justru tak pernah kebagian. Kenyataan ini juga diakui oleh Syuhadak, karena seringkali ada proposal masuk dengan mengatasnamakan orang-orang yang sama. "Kami kemudian lebih berhati-hati dalam menyeleksi, tapi memang masih ada saja yang lolos," ujar dia. Para nelayan itu kini banyak berharap dari keberpihakan pemerintah atas kesejahteraan yang seharusnya bisa mereka nikmati sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, baik itu kompensasi berupa BLT maupun bentuk fasilitas lainnya. Mereka tidak ingin hanya merasakan dampak kenaikan harga BBM, tapi juga ingin mendapatkan jawaban dari sebuah pertanyaan: "Kapan kesejateraan kami juga dinaikkan," demikian Syuhadak. /Foto: Seno (*)


Editor : FAROCHA
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.