Mendekatkan desil dengan fakta lapangan

Surabaya (ANTARA) - Di lapangan, menentukan siapa yang benar-benar membutuhkan intervensi pemerintah tidak sesederhana melihat rumah, kendaraan, atau pekerjaan seseorang.

Ada keluarga yang rumahnya sederhana dan kehidupannya tampak biasa saja. Namun, setelah kondisi sosial-ekonominya dilihat lebih jauh, ternyata memiliki aset atau sumber daya ekonomi tertentu yang tidak langsung terlihat.

Sebaliknya, ada pula keluarga yang dari luar tampak cukup mampu, tetapi sesungguhnya sedang menghadapi beban ekonomi yang berat.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat tidak selalu dapat dibaca hanya dari apa yang terlihat.

Karena itu, ketika berbicara mengenai desil, kita tidak perlu mempertentangkannya dengan fakta lapangan. Desil memberikan informasi awal, sedangkan fakta lapangan memberikan konfirmasi.

Desil dibutuhkan sebagai peta untuk menentukan siapa yang perlu mendapatkan perhatian lebih dahulu. Desil bukan semata-mata angka yang muncul dari pengakuan masyarakat, tetapi dibangun dari berbagai informasi sosial-ekonomi, seperti kondisi keluarga, pekerjaan, pendidikan, hunian, kepemilikan aset, dan variabel lainnya.

Hal ini penting karena kemampuan ekonomi seseorang tidak selalu terlihat secara kasatmata.

Dengan demikian, desil memiliki fungsi sebagai informasi awal. Ia membantu pemerintah menentukan keluarga mana yang perlu dilihat lebih dekat.

Namun, desil bukan label yang bersifat permanen. Kehidupan masyarakat terus berubah. Pekerjaan dapat berubah, pendapatan bisa naik atau turun, anggota keluarga dapat bertambah atau berkurang, demikian pula kepemilikan dan kondisi ekonomi keluarga.

Karena itu, data perlu terus diuji dengan kondisi faktual.

Ketika terdapat perbedaan antara desil dan kondisi yang ditemukan di lapangan, kita tidak perlu buru-buru menyimpulkan bahwa datanya salah.

Justru perbedaan tersebut harus menjadi pertanyaan: apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga tersebut? Apakah kondisi dalam data masih sesuai? Apa yang telah berubah? Dan intervensi apa yang sesungguhnya dibutuhkan?

Verifikasi sebagai jembatan

Di sinilah verifikasi faktual memperoleh tempat penting.

Desil bukan pengganti fakta lapangan. Desil justru dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan verifikasi lapangan.

Tanpa informasi awal, pemerintah harus mencari satu per satu keluarga yang membutuhkan perhatian. Dengan desil, pemerintah memiliki titik awal untuk menentukan siapa yang perlu diverifikasi lebih mendalam.

Karena itu, apabila pemerintah maupun pemerintah daerah menggunakan desil sebagai informasi awal untuk melakukan verifikasi faktual, perhatian publik semestinya tidak berhenti pada pertanyaan apakah desil itu akurat atau tidak.

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana verifikasi faktual tersebut dilakukan.

Data yang baik tetap membutuhkan manusia yang baik untuk memastikan kebenarannya. Verifikator bukan sekadar petugas yang membawa daftar nama, mendatangi alamat, kemudian memberikan tanda centang. Verifikator menjadi mata pemerintah untuk melihat kondisi warga secara langsung.

Karena itu, setidaknya ada tiga hal yang perlu dikawal dalam proses verifikasi, yakni integritas, netralitas, dan kesungguhan.

Integritas berarti mencatat apa yang benar-benar ditemukan, bukan apa yang diharapkan untuk ditemukan.

Netralitas berarti proses verifikasi tidak dipengaruhi kedekatan pribadi, tekanan, kepentingan tertentu, maupun rasa sungkan.

Sementara kesungguhan berarti verifikator benar-benar bertemu dengan warga yang diverifikasi, melihat kondisinya, memahami situasinya, dan mengonfirmasi informasi yang tersedia.

Ketemu wong-e. Ditontok kondisine. Pahami situasine. Catat opo onone.

Sederhana, tetapi justru di situlah kualitas verifikasi ditentukan.

Apalagi perubahan desil dapat memiliki konsekuensi terhadap akses masyarakat terhadap program pemerintah. Ketika seseorang yang sebenarnya lebih mampu masuk dalam kelompok desil rendah, koreksinya relatif lebih mudah. Namun, ketika seseorang yang selama ini berada pada desil rendah ternyata kondisi ekonominya telah membaik, perubahan ke desil yang lebih tinggi dapat menimbulkan keberatan karena dipersepsikan sebagai berkurangnya kesempatan memperoleh bantuan.

Karena itu, verifikasi tidak cukup hanya mengandalkan pengakuan.

Jawaban warga tetap penting, tetapi perlu dipertemukan dengan bukti objektif dan informasi lain yang tersedia. Semakin besar konsekuensi perubahan desil, semakin kuat pula pembuktian yang diperlukan.

Ini bukan soal mencurigai warga. Ini soal memastikan kebijakan publik benar-benar berdiri di atas fakta.

Dari angka menuju kebutuhan

Dalam konteks intervensi pendidikan bagi warga Kota Surabaya, ketepatan proses tersebut menjadi semakin penting.

Desil dapat menjadi informasi awal untuk menemukan keluarga yang perlu mendapatkan perhatian dalam akses pendidikan. Namun, angka desil saja belum cukup untuk menentukan bentuk intervensinya.

Anak-anak dari keluarga dengan desil yang sama belum tentu menghadapi persoalan yang sama.

Ada yang membutuhkan dukungan agar tidak putus sekolah. Ada yang terkendala biaya. Ada yang membutuhkan bantuan transportasi atau perangkat belajar. Ada yang memiliki kemampuan akademik, tetapi kesulitan melanjutkan pendidikan. Ada pula yang membutuhkan keterampilan agar lebih siap memasuki dunia kerja.

Maka, pertanyaannya tidak cukup berhenti pada:

“Anak ini berada di desil berapa?”

Pertanyaan berikutnya harus lebih jauh:

“Bagaimana kondisi keluarganya? Apa hambatan pendidikannya? Apa kebutuhannya? Intervensi apa yang paling tepat?”

Di titik inilah desil menjadi lebih dari sekadar angka administratif.

Desil membantu menentukan siapa yang perlu diprioritaskan. Fakta lapangan membantu memahami mengapa seseorang membutuhkan perhatian dan intervensi seperti apa yang paling sesuai.

Karena itu, kita tidak perlu memilih antara desil dan fakta lapangan. Keduanya harus bekerja dalam satu rangkaian:

Desil → informasi awal → verifikasi faktual → pemutakhiran data → asesmen kebutuhan pendidikan → intervensi.

Yang perlu dikawal bukan hanya apakah pemerintah memiliki data desil, tetapi bagaimana data tersebut diterjemahkan menjadi verifikasi yang benar-benar menyentuh objek.

Apakah verifikator benar-benar bertemu dengan warga yang diverifikasi? Apakah kondisi yang ditemukan dicatat apa adanya? Apakah prosesnya dilakukan secara netral? Apakah verifikator bekerja dengan integritas dan kesungguhan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena pada akhirnya, desil yang baik membutuhkan verifikasi yang baik. Verifikasi yang baik membutuhkan integritas manusia yang menjalankannya.

Kita tidak perlu mempertentangkan data dengan kenyataan. Yang perlu dilakukan adalah membuat data semakin dekat dengan kenyataan.

Desil membantu pemerintah melihat lebih awal. Fakta lapangan membantu melihat lebih dalam. Verifikasi memastikan keduanya bertemu pada kenyataan.

Dari sanalah intervensi pendidikan yang lebih tepat bagi warga Kota Surabaya dapat dirancang.

Jadi, apakah masih relevan mempertentangkan desil dengan fakta lapangan?

Barangkali pertanyaan yang lebih tepat adalah: bagaimana mempercepat pertemuan antara desil dan fakta lapangan agar data semakin mutakhir dan intervensi pemerintah semakin tepat sasaran?

Sebab, pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan sekadar desil yang tercatat, melainkan data yang mampu menggambarkan manusia dan kehidupannya secara lebih utuh.

Akselerasi desil dengan fakta lapangan bukan mempertentangkan angka dengan kenyataan, melainkan mendekatkan keduanya untuk menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

*) Penulis adalah warga kota dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.