Desil yang bergerak, warga yang menunggu

Surabaya (ANTARA) - Di balik setiap angka, ada kehidupan yang terus bergerak. Pekerjaan dapat berubah, pendapatan naik atau turun, anggota keluarga bertambah, sementara kebutuhan hidup terus berjalan.

Karena itu, data kesejahteraan bukan sekadar deretan angka, melainkan gambaran tentang manusia yang kehidupannya selalu mengalami perubahan.

Di Kota Surabaya, Jawa Timur, sekitar 3.283 warga mengajukan keluhan karena posisi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai belum sesuai dengan kondisi mereka.

Angka tersebut bukan sekadar daftar keberatan administratif. Di baliknya ada keluarga yang merasa kehidupannya telah berubah, tetapi belum sepenuhnya terbaca dalam sistem.

Ada pula kemungkinan data lama masih menggambarkan keadaan yang sudah berbeda dengan kondisi hari ini. Karena itulah, persoalan desil tidak cukup dilihat sebagai perdebatan mengenai angka yang naik atau turun. Yang lebih penting ialah bagaimana negara memastikan data tetap sejalan dengan kenyataan.

Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya tidak serta-merta mengubah posisi desil warga. Hingga awal September 2026, keluhan yang masuk melalui Dinsos, kelurahan, kecamatan, maupun kanal pengaduan wali kota ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah daerah mengusulkannya kepada pemerintah pusat untuk dimutakhirkan.

Di titik ini, 3.283 keluhan justru dapat dibaca sebagai mekanisme koreksi sosial. Data bukan benda mati yang selesai sekali dibuat. Data harus diuji, diperbarui, dan disesuaikan ketika kehidupan warga berubah.

Dampak kebijakan

Persoalan menjadi penting karena desil bukan sekadar angka statistik. Posisi tersebut digunakan sebagai salah satu dasar penentuan sasaran berbagai intervensi pemerintah. Di Surabaya, misalnya, data desil menjadi pertimbangan dalam program perlindungan sosial dan pendidikan.

Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan, yang kemudian diubah melalui Perwali Nomor 33 Tahun 2026, mengatur bantuan pendidikan bagi masyarakat Surabaya dari keluarga miskin atau pramiskin maupun yang masuk Desil 1 hingga 5 DTSEN.

Artinya, perubahan posisi dalam data dapat memiliki konsekuensi nyata bagi sebuah keluarga. Keluarga yang beberapa waktu lalu masih mampu membiayai kebutuhan pendidikan belum tentu memiliki kemampuan yang sama pada hari ini. Pekerjaan dapat hilang, usaha dapat berhenti, pendapatan menurun, anggota keluarga bertambah, atau kebutuhan kesehatan meningkat.

Sebaliknya, keluarga yang dahulu membutuhkan bantuan juga dapat mengalami peningkatan kesejahteraan. Anak memperoleh pekerjaan, usaha berkembang, pendapatan meningkat, atau kondisi ekonomi rumah tangga membaik.

Karena itu, pertanyaan mengenai desil semestinya tidak berhenti pada siapa yang berada di kelompok tertentu. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah seberapa cepat sistem mengenali perubahan tersebut dan menerjemahkannya menjadi kebijakan yang tepat.

Jika pemutakhiran terlalu lambat, data berpotensi tertinggal dari kehidupan warga. Di satu sisi, bantuan dapat salah sasaran. Di sisi lain, keluarga yang benar-benar membutuhkan dapat terlambat memperoleh intervensi.

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa akurasi dan kecepatan sama-sama penting. Data harus benar, tetapi proses untuk memperbaikinya juga tidak boleh berbelit.

Data dan kenyataan

DTSEN dibangun sebagai rujukan bersama pemerintah untuk perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi program. Data tersebut terus dimutakhirkan melalui berbagai sumber, mulai dari data administrasi, survei, pembaruan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pengecekan lapangan, hingga informasi yang disampaikan masyarakat.

Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 mencakup sekitar 290,13 juta individu dan 95,98 juta keluarga. Skala sebesar itu menunjukkan bahwa pemutakhiran bukan pekerjaan sederhana. Ia merupakan pekerjaan statistik sekaligus pelayanan publik yang harus berlangsung terus-menerus.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjelaskan bahwa desil tidak ditentukan oleh satu indikator. Pengelompokan kesejahteraan mempertimbangkan sejumlah karakteristik, seperti identitas kependudukan, pendidikan, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, sanitasi dan air minum, kesehatan, disabilitas, kepemilikan aset, serta usaha.

Penjelasan ini penting karena masyarakat kerap membaca kesejahteraan hanya dari apa yang tampak. Rumah sederhana belum tentu berarti miskin. Kendaraan di halaman belum tentu menunjukkan keluarga berkecukupan. Sebaliknya, rumah yang terlihat layak juga tidak otomatis berarti seluruh kebutuhan keluarga terpenuhi.

Karena itu, verifikasi lapangan menjadi bagian penting dari proses pemutakhiran. Data administratif perlu bertemu dengan kondisi nyata agar kebijakan tidak bekerja berdasarkan asumsi.

Surabaya memiliki pengalaman menggabungkan data desil dengan data kemiskinan daerah. Pemadanan dan pengecekan lapangan dapat membantu menemukan dua kemungkinan sekaligus, yakni warga dalam desil rendah yang kondisinya telah membaik dan warga dengan desil lebih tinggi yang masih menghadapi persoalan ekonomi.

Tantangannya adalah memastikan proses tersebut tidak melahirkan antrean baru. Warga membutuhkan kepastian mengenai status usulan, sementara pemerintah memerlukan waktu dan ketelitian untuk memastikan perubahan benar-benar valid.

Koreksi berkelanjutan

Karena itu, 3.283 pengajuan di Surabaya sebaiknya tidak langsung dipandang sebagai kegagalan DTSEN. Angka tersebut lebih tepat menjadi tanda bahwa sistem data kesejahteraan membutuhkan mekanisme koreksi yang cepat, transparan, dan mudah dijangkau.

Digitalisasi dapat membantu, tetapi bukan satu-satunya jawaban. Surabaya telah menyediakan layanan pengurusan Surat Keterangan Desil secara daring. Pada tingkat nasional, masyarakat juga memiliki ruang untuk melakukan pembaruan dan menyampaikan sanggahan melalui kanal resmi.

Namun, pengajuan tidak otomatis mengubah posisi desil. Data tetap harus diverifikasi dan dihitung kembali berdasarkan berbagai indikator. Prinsip ini penting untuk menjaga ketepatan sekaligus mencegah perubahan berdasarkan informasi yang belum teruji.

Ke depan, mekanisme pemutakhiran idealnya berjalan dalam tiga lapisan.

Pertama, pembaruan mandiri yang mudah dilakukan warga. Kedua, verifikasi pemerintah daerah yang cepat untuk memastikan informasi tidak berhenti sebagai formulir. Ketiga, pemrosesan pusat yang transparan sehingga warga dapat mengetahui perkembangan usulannya.

Surabaya juga dapat memperkuat pemantauan perubahan sosial melalui kelurahan. Perubahan pekerjaan, anggota keluarga, kondisi kesehatan, atau kemampuan ekonomi dapat menjadi sinyal awal untuk pemutakhiran. Langkah ini bukan untuk menambah birokrasi, melainkan menangkap perubahan yang mungkin belum tercermin dalam data.

Literasi data masyarakat juga perlu diperkuat. Desil bukan label permanen tentang miskin atau kaya. Posisi tersebut merupakan pengelompokan kesejahteraan yang dapat berubah mengikuti kondisi dan pembaruan data.

Warga tidak sedang berjuang melawan sebuah angka. Mereka sedang memastikan agar data negara benar-benar mengenali kehidupannya.

Data yang baik bukan data yang tidak pernah berubah. Data yang baik adalah data yang mampu berubah ketika kenyataan berubah.

Jika DTSEN dapat bergerak seiring perubahan kehidupan warga, perlindungan sosial akan menjadi lebih tepat sasaran. Pada saat itulah angka tidak lagi sekadar mengelompokkan manusia, tetapi membantu negara melihat manusia secara lebih utuh.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.