Anggota DPR mendukung program wajib belajar 13 tahun dari Kemendikdasmen

Anggota Komisi X DPR RI Gamal Albinsaid menyatakan mendukung program wajib belajar 13 tahun yang akan diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menurut Gamal dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, melalui program tersebut, anak-anak Indonesia diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga sejalan pula dengan pentingnya pendidikan usia dini karena berdampak signifikan terhadap pertumbuhan anak dalam jangka panjang.

“Anak-anak yang mendapatkan pendidikan usia dini memiliki kemungkinan lebih besar untuk sukses dalam pendidikan lanjutan dan kariernya,” ujar dia.

Politisi muda dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim V itu lalu menyampaikan bahwa terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak yang mengikuti PAUD sejak dini dapat meningkatkan hasil kognitif atau kemampuan intelektual yang berkaitan dengan proses berpikir, memahami, dan memecahkan masalah.

Dengan demikian, kata dia, mereka memiliki kesiapan yang lebih baik untuk masuk ke sekolah dasar.

“Ada dampak jangka panjang pendidikan anak usia dini terhadap prestasi akademik serta perkembangan sosial dan emosional,” ujar dia.

Gamal juga menyampaikan bahwa beberapa negara maju, seperti Inggris dan Australia, telah menerapkan kewajiban pendidikan formal sejak usia lima tahun.

“Di Australia, pendidikan wajib dimulai pada usia lima atau enam tahun,” kata dia.

Sebelumnya, diketahui Mendikdasmen Abdul Mu’ti telah memastikan bahwa pihaknya berkomitmen menjalankan program wajib belajar 13 tahun. Hal itu juga menjadi bagian dari Peta Jalan Pendidikan 2025-2045 yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Mu’ti menegaskan bahwa wajib belajar dalam implementasinya hanya 12 tahun, lalu ditambah satu tahun pada pendidikan prasekolah.

Menurutnya, pendidikan prasekolah akan menjadi fondasi bagi perkembangan peserta didik di sekolah.

Program wajib belajar 13 tahun itu pun menjadi salah satu program prioritas Kemendikdasmen yang dipaparkan Mu'ti pada rapat kerja perdananya bersama Komisi X DPR RI pada Rabu (6/11).