Anggota DPRD sebut akses pendidikan di Jatim masih jadi pekerjaan rumah

Pemerintah harus menjamin akses pendidikan tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga memastikan sekolah swasta dapat diakses secara luas dan terjangkau.

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas menilai kualitas dan pemerataan pendidikan di Jawa Timur yang dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) besar, terutama dalam aspek akses dan keberlanjutan jenjang pendidikan.

“Jika dilihat lebih rinci, sektor pendidikan kita masih belum ideal. Harapan lama sekolah memang sudah sekitar 13 tahun, tetapi realisasinya masih sedikit siswa yang melanjutkan hingga jenjang pendidikan tinggi,” ujar Puguh di Surabaya, Sabtu.

Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 seharusnya dimaknai sebagai refleksi terhadap perbaikan kualitas dan akses pendidikan tersebut.

Ia mengungkapkan rata-rata lama sekolah di Jawa Timur masih berkisar delapan tahun, yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum menyelesaikan pendidikan dasar secara optimal.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi indikator penting bahwa program wajib belajar sembilan tahun belum sepenuhnya tercapai di lapangan.

Selain itu, Puguh menilai adanya kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah pinggiran turut memperlebar ketimpangan akses.

Faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur pendidikan di sejumlah wilayah dinilai menjadi tantangan utama.

“Perbedaan kualitas pendidikan antara kota dan daerah pelosok masih cukup signifikan. Ini perlu menjadi perhatian serius dalam perumusan kebijakan,” katanya.

Ia juga menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah negeri di jenjang SMA/SMK yang belum sebanding dengan jumlah lulusan SMP setiap tahunnya. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat kelanjutan pendidikan siswa.

Untuk itu, Puguh mendorong pemerintah agar memastikan akses pendidikan tetap terbuka melalui penguatan peran sekolah swasta, termasuk dari sisi keterjangkauan biaya dan peningkatan kualitas.

“Pemerintah harus menjamin akses pendidikan tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga memastikan sekolah swasta dapat diakses secara luas dan terjangkau,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi program beasiswa dari pemerintah pusat bagi masyarakat kurang mampu, namun menilai perlu adanya penguatan intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan angka partisipasi pendidikan.

Puguh menekankan pentingnya kesinambungan akses pendidikan antara tingkat, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sebagai fokus utama kebijakan pendidikan ke depan.

Pada peringatan Hardiknas 2026 ini, ia berharap menjadi momentum untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Timur, baik dari sisi akses, pemerataan, maupun mutu layanan pendidikan.