Sumenep - Sekitar 20 aktivis yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep berdemonstrasi di depan kantor DPRD setempat, Senin, guna menolak eksploitasi minyak dan gas bumi, jika tidak memberikan konstribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan warga. "Jangan biarkan kekayaan migas yang ada di Sumenep hanya dieksploitasi dan menguntungkan perusahaan. Kalau hasil migas hanya menguntungkan pihak lain, putuskan saja kontrak perusahaan itu," kata orator aksi, Eko Wahyudi di Sumenep, Jawa Timur. Ia menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu, dua perusahaan atau kontraktor kontrak kerja sama (K3S) mengeksploitasi potensi minyak dan gas bumi (migas) di Sumenep, yakni di Pulau Sapeken dan Giligenting. Sementara delapan perusahaan lainnya masih melakukan eksplorasi migas di sejumlah titik atau lokasi di Sumenep. "Itu menunjukkan kekayaan migas di Sumenep melimpah. Namun, ternyata hingga sekarang, potensi tersebut hanya lebih menguntungkan pihak lain alias tidak terlalu signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan warga Sumenep," ucapnya. Pendemo sempat dorong-dorongan dengan polisi di depan pintu masuk sisi selatan kantor DPRD, ketika mereka memaksa masuk ke kantor DPRD, karena tidak ada anggota DPRD yang bersedia menemui mereka. Kemudian, para pendemo berlari dan berkumpul di tengah Jalan Trunojoyo, setelah upaya mereka masuk ke kantor DPRD tidak diperkenankan oleh polisi. Selanjutnya, para pendemo memblokade Jalan Trunojoyo yang terdiri atas dua jalur dan posisinya berada di depan kantor DPRD itu, sebagai bentuk protes atas tidak adanya anggota DPRD yang menemui mereka. Setelah berlangsung sekitar 15 menit, para pendemo menghentikan blokade jalan raya, karena ada jaminan mereka diperkenankan masuk semuanya ke kantor DPRD. Saat ini, para pendemo masih berdialog dengan anggota Komisi B DPRD Sumenep di ruangan kerjanya, dan sebagian di antara mereka lesehan atau duduk bersila.(*)


Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.