Ngawi (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, memusnahkan sejumlah barang bukti tindak melawan hukum, di antaranya berupa rokok ilegal yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Kepala Kejari Ngawi Susanto Gani di Ngawi, Selasa mengatakan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
"Barang bukti yang dimusnahkan telah 'inkrah' atau berkekuatan hukum, baik pidana umum maupun khusus," ujar Susanto Gani di sela kegiatan pemusnahan di Ngawi.
Barang bukti yang dimusnahkan meliputi rokok ilegal sebanyak 1,5 juta batang atau sebanyak 77 ribu bungkus yang dinilai merugikan negara hingga Rp1,4 miliar. Selain itu, juga dimusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,86 gram dan ribuan butir obat atau pil "koplo".
Menurut dia, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari penanganan perkara secara tuntas dan telah diputus oleh hakim (inkrah). Termasuk para tersangkanya yang saat ini telah dijatuhi vonis.
Baca juga: Tim Mabes TNI AD tinjau kegiatan TMMD 2024 di Kabupaten Ngawi
Adapun, pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar dengan meminjam alat 'incinerator' milik RSUD dr Soeroto Ngawi.
Susanto menambahkan pemusnahan barang bukti tersebut bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap barang bukti yang ada.
Proses pemusnahan barang bukti tersebut disaksikan oleh anggota Forkopimda Ngawi serta perwakilan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madiun.
Sementara, lanjut Susanto, untuk menekan kasus peredaran rokok ilegal, kejaksaan setempat bekerja sama dengan lembaga lain melakukan sosialisasi dan edukasi terkait larangan menjual rokok ilegal atau tanpa pita cukai.
Salah satunya dengan menggandeng Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madiun dan Pemkab Ngawi untuk melakukan edukasi ke para pedagang agar tidak menjual rokok tanpa pita cukai yang melanggar aturan negara.
Sedangkan untuk penyalahgunaan narkoba, Kejari Ngawi bekerja sama dengan lembaga lain melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya penggunaan narkoba, sanksi pidana, maupun dampak yang ditimbulkan akibat mengonsumsi narkoba bagi kesehatan dan lingkungan. Di antaranya dengan melibatkan kepolisian, BNN, hingga Dinas Pendidikan setempat.
